Bahkan, menurut Velix Wanggai, mantan staf khusus Presiden RI Periode Tahun 2009 hingga 2014 meminta intervensi pemerintah untuk membangun infrastruktur telekomunikasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yang menjadi pekerjaan rumah adalah daerah-daerah terpencil, pedalaman dan pulau-pulau kecil yang belum mendapat akses jaringan telekomunikasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Propinsi Papua Kansiana Salle mengatakan, pembangunan telekomunikasi di Papua banyak dilakukan oleh Telkom. Jaringan fiber optik yang telah dibangun Telkom antara lain meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabuaten Mimika dan Kabupaten Merauke.
Sedangkan untuk pembangunan BTS, Telkomsel lebih banyak dan meliputi daerah pinggiran dan pengunungan. Ada juga BTS yang dibangun dengan biaya dari dana Universal Service Obligation (USO).
“Bangun BTS itu tergantung pasar dan return on investment (ROI). Kalau Telkom Group (Telkomsel) tentunya karena BUMN, pasti ada kebijakan pro-rakyat,” kata Kansiana.
Kansiana mengatakan, dari awal, di Papua, operator mempunya kesempatan yang sama untuk membangun jaringan telekomunikasi di Papua. “Pemda sudah memberi stimulus, tetapi operator swasta kan tetap mempertimbangkan ROI,” kata dia.
Sebelumnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I, Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah menambahkan, tiap tahun Telkomsel membangun sekitar 15 ribu BTS, termasuk di Indonesia timur dan daerah-daerah terpencil. Bahkan di daerah perbatasan ada 700 BTS lebih milik Telkomsel.
“Dari 120 ribu BTS Telkomsel yang ada saat ini, lebih dari17 ribu BTS ada di daerah-daerah remote yang posisinya merugi. Meski merugi, kami tidak matikan BTS-BTS di daerah remotetersebut,” kata Ririek.
(tyo)