Penurunan Biaya Interkoneksi Ancam Layanan di Pelosok

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana penurunan biaya interkoneksi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dianggap mengancam pelayanan telekomunikasi untuk rakyat di pelosok. Hal ini disampaikan oleh Ketua Serikat Karyawan Asep Mulyana saat melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Selasa (30/08).

Dengan dipangkasnya tarif interkoneksi, beban yang ditanggung Telkom dan Telkomsel sebagai operator dengan jangkauan terluas di Indonesia akan membengkak.

Pilihan Redaksi Penurunan Biaya Interkoneksi Terlalu Buru-buru Biaya Interkoneksi Tak Perlu Turun agar Tarif Seluler Murah Karyawan Telkom Demo Tolak Penurunan Biaya Interkoneksi 'Jangan Cuma Bangun Telekomunikasi di Kota Besar'

Karena cost recovery Telkom ideal sebesar Rp285, mereka akan merugi hingga Rp800 miliar jika benar biaya diturunkan ke angka Rp204.

"Dengan cost recovery ideal, kita bisa mengalokasikan keuntungan dari trafik di kota besar ke pelanggan di daerah pelosok. Sebab biaya investasi di sana jauh lebih besar dengan trafik yang lebih kecil. Ini seperti subsidi silang," terang Asep.

Senada dengan Asep, Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis Wisnu Adhi Wuryono memprotes usulan ini.

"Dia bilang ini untuk rakyat, tapi ini untuk cari popularitas saja," ujar Wisnu.

Meski demikian baik Asep maupun Wisnu mengaku tak ambil pusing dengan rencana ini apabila diaplikasikan secara proporsional. Artinya tarif interkoneksi yang dibebankan ke tiap operator sesuai dengan cost recovery masing-masing.

Sebelumnya Menteri Rudiantara melalui Surat Edaran Kemkominfo No.115/M.Kominfo/PI.0204.08/2016 berencana menetapkan biaya interkoneksi baru pada 1 September nanti.

Telkom berada di posisi terjepit. Pasalnya seluruh operator mendukung Menteri Rudiantara dan Komisi I mengesahkan peraturan baru ini. Meski begitu regulasi baru ini masih dalam perundingan di meja legislasi.

(tyo)