Grab Tak Setuju STNK Taksi Online Atas Nama Perusahaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata tak setuju status kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama pribadi diubah jadi milik perusahaan.

"Kami tidak setuju perubahan status kepemilikan STNK karena bertentangan dengan prinsip sharing economy," ujar Ridzki kepada media di acara peringatan hari ulang tahun lalu lintas ke-61, Kemarin.

Pilihan Redaksi Kemenhub Bentuk Tim Hadapi Tuntutan Sopir Grab, Uber, GoCar Aksi Demo Sopir Grab, Uber, GoCar, Tolak Aturan Taksi Online 598 Taksi Online Lolos Uji KIR, 4000-an Menanti Nasib Kemenhub Konsultasikan Asuransi Taksi Online setelah Uji Kir

Rencana balik nama STNK merupakan salah satu dari tiga amanat Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 yang ditentang sejumlah pengemudi taksi online. Dua lainnya adalah uji kir dan kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A Umum.

Pada acara yang sama, Asisten Deputi Keanggotaan Kementerian Koperasi dan UKM Salekan menyatakan pentingnya peran koperasi dalam menaungi kepentingan pengemudi taksi online.

“Kalau di koperasi kan sarana usaha tidak harus masuk aset koperasi karena sarana usaha itu aset pribadi," tukas Salekan.

Dia lanjut menjelaskan bahwa dengan bergabungnya pengemudi dengan koperasi maka mereka menjadi kumpulan individu, bukan kumpulan modal.

Saat ini terdapat dua badan hukum yang diakui oleh pemerintah sebagai tempat bernaung pengemudi taksi online yaitu perseroan terbatas (PT) dan koperasi. Dalam PT, para pengemudi yang dibawahi pemilik modal akan berstatus karyawan. Sesuai aturan baru yang bakal berlaku maka pengemudi yang tergabung dalam PT harus merelakan nama di STNK-nya terganti dengan nama perusahaan.

Sedangkan dalam konsep koperasi, pengemudi hanya menyerahkan beberapa jenis iuran tanpa menyertakan aset pribadi mereka sehingga tak perlu balik nama STNK.

"Kalau bentuk PT kan kumpulan modal jadi ujungnya sama dengan model bisnis yang biasa," terang Salekan.
Selain soal STNK, Ridzki setuju dengan aturan lain yang mengatur gerak bisnis mereka seperti uji kir dan kewajiban pengemudi memiliki SIM A Umum.

Grab saat ini masih dalam proses merampungkan uji kir bagi lima ribu kendaraan mitranya. Mereka menargetkan selesai dalam waktu dua bulan ke depan. Grab juga tak mau berkompromi soal SIM A Umum. Menurutnya SIM A Umum wajib dimiliki pengemudi karena menyangkut alasan keamanan.


(tyo)