Soal Pajak Emisi Carbon, Mercy Mengaku Siap di Semua Lini
Hafizd Mukti | CNN Indonesia
Jumat, 18 Nov 2016 08:15 WIB
Bali, CNN Indonesia -- Mercedes-Benz Indonesia mengaku siap mengikuti rencana kebijakan pajak emisi carbon kendaraan bermotor. Wacana itu dilemparkan pemerintah dalam rangka melakukan kajian gas buang kendaraan, dengan salah satunya melakukan peningkatan kualitas bahan bakar dari Euro 2 menjadi Euro 4.
Managing Director Commercial Vehicle Mercedes-Benz Distribution Indonesia Ralf Kraemer mengatakan, hal itu adalah berita baik bagi Mercedes-Benz, lantaran pengendalian gas buang telah dilakukan pabrikan Jerman itu sejak lama.
"Ini kabar baik buat kami dan sangat mendukung, karena standarisasi itu telah diterapkan Mercedes di berbagai negara, khususnya Eropa," kata Ralf di Bali, Kamis (17/11) dalam agenda uji coba Mercedes-Benz Sprinter dan Luxury SUV V-Class.
Ralf mengungkapkan, pihaknya melakukan penyesuaian kendaraan yang dibuat dengan standar bahan bakar yang dimiliki Indonesia. Saat ini mayoritas bahan bakar berstandar Euro 2 dan sebagian kecil di Euro 3. Berbeda dengan di Eropa dan Amerika, standar emisi dari bahan bakar sudah ada di level menuju Euro 6.
Pemerintah mengaku sedang mengkaji penerapan pajak berdasarkan emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan. Di sisi lain, standar bahan bakar juga akan ditingkatkan menuju Euro4 dari Euro2.
Jadi mau yang mana lebih dulu, bebas emisi atau standar BBM yang dinaikkan? Rupanya pemerintah menginginkan keduanya berjalan beriringan karena akan saling terhubung tidak memprioritaskan salah satunya untuk dilakukan lebih dulu.
"Kita menyiapkan secara paralel, kalau yang carbon tax ini bagian dari komitmen kita di COP21 itu nggak bisa nggak kita harus kita punya agenda di situ, nah kemudian dari kualitas BBM ini terkait teknologi, kalau kita masih produksi Euro2 ini nggak bisa dijual keluar Indonesia, ini kan merugikan industri kita lama-lama bisa runtuh kalau dibiarkan seperti ini karena tetangga kita semua sudah di Euro4 minimal," ungkap Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan di Shangri-La Hotel, Jakarta, Senin (14/11).
"Makanya saya bilang kita harus paralel disatu sisi kita punya komitmen COP21, di satu sisi kita harus menjaga daya saing industri kita yang di tengah jalan masuk combine yang IoT (internet of Things), masuk e-mobility," sambung Putu.
Kini bukan hanya kementerian perindustrian saja yang terlibat dalam penerapan skema pajak berdasarkan emisi karbon ada juga kementerian lingkungan hidup, kementerian keuangan, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sedang menyusun skema tersebut. (pit)
Managing Director Commercial Vehicle Mercedes-Benz Distribution Indonesia Ralf Kraemer mengatakan, hal itu adalah berita baik bagi Mercedes-Benz, lantaran pengendalian gas buang telah dilakukan pabrikan Jerman itu sejak lama.
"Ini kabar baik buat kami dan sangat mendukung, karena standarisasi itu telah diterapkan Mercedes di berbagai negara, khususnya Eropa," kata Ralf di Bali, Kamis (17/11) dalam agenda uji coba Mercedes-Benz Sprinter dan Luxury SUV V-Class.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ralf mengungkapkan, pihaknya melakukan penyesuaian kendaraan yang dibuat dengan standar bahan bakar yang dimiliki Indonesia. Saat ini mayoritas bahan bakar berstandar Euro 2 dan sebagian kecil di Euro 3. Berbeda dengan di Eropa dan Amerika, standar emisi dari bahan bakar sudah ada di level menuju Euro 6.
Pemerintah mengaku sedang mengkaji penerapan pajak berdasarkan emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan. Di sisi lain, standar bahan bakar juga akan ditingkatkan menuju Euro4 dari Euro2.
Jadi mau yang mana lebih dulu, bebas emisi atau standar BBM yang dinaikkan? Rupanya pemerintah menginginkan keduanya berjalan beriringan karena akan saling terhubung tidak memprioritaskan salah satunya untuk dilakukan lebih dulu.
"Kita menyiapkan secara paralel, kalau yang carbon tax ini bagian dari komitmen kita di COP21 itu nggak bisa nggak kita harus kita punya agenda di situ, nah kemudian dari kualitas BBM ini terkait teknologi, kalau kita masih produksi Euro2 ini nggak bisa dijual keluar Indonesia, ini kan merugikan industri kita lama-lama bisa runtuh kalau dibiarkan seperti ini karena tetangga kita semua sudah di Euro4 minimal," ungkap Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan di Shangri-La Hotel, Jakarta, Senin (14/11).
"Makanya saya bilang kita harus paralel disatu sisi kita punya komitmen COP21, di satu sisi kita harus menjaga daya saing industri kita yang di tengah jalan masuk combine yang IoT (internet of Things), masuk e-mobility," sambung Putu.
Kini bukan hanya kementerian perindustrian saja yang terlibat dalam penerapan skema pajak berdasarkan emisi karbon ada juga kementerian lingkungan hidup, kementerian keuangan, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sedang menyusun skema tersebut. (pit)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK