Akhirnya, Facebook Punya Fitur Peringatan Konten Hoax

Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah sekian lama, Facebook akhirnya menggulirkan fitur cek fakta untuk memerangi berita palsu dan hoax. Fitur cek fakta ini menggandeng pihak ketiga seperti organisasi media dan penguji fakta independen.

Melansir dari laman Neowin, fitur ini pertama kali diketahui oleh pengguan Facebook yang menyebar tautan di profil Facebook miliknya. Tautan yang berisi klaim ada perbudakan warga Irlandia oleh Amerika Serikat itu ternyata bermasalah.

Pilihan Redaksi Hasil Video di Instagram Live Bisa Disimpan Facebook Klaim Bantu Bongkar Grup Paedofilia Loly Candy Ahok-Djarot Blusukan Online Malam Ini Kunjungi Yogyakarta, Istri Bill Gates Puji Indonesia

Di bawah tautan yang akan dibagi, muncul tanda peringatan merah disertai kalimat yang menyebut kebenaran informasi di tautan itu bermasalah.

Pengguna yang mengklik tanda peringatan tadi juga memperoleh penjelasan mendetail dari organisasi penguji fakta yang memeriksa kebenaran dari tautan yang hendak dibagi tadi.

Adapun organisasi pemeriksa fakta yang digandeng oleh Facebook masih sebatas yang tergabung di jaringan pemeriksa fakta internasional yang dipimpin oleh Poynter. Dari jaringan tersebut, belum ada lembaga pemeriksa fakta asal Indonesia yang tergabung.

Sekalipun pengguna masih bersikeras membagi tautan bermasalah tadi, akan muncul tanda peringatan yang menyertainya. Alhasil pembaca lain di Facebook akan mengetahui bahwa akurasi informasi di tautan tadi bermasalah dan berharap tak ada yang tergoda membukanya.

Facebook memang menjadi jejaring sosial paling disorot untuk bertanggung jawab atas maraknya konten berita palsu dan hoaks. CEO Facebook Mark Zuckerberg sebelumnya sudah berjanji jauh-jauh hari untuk menciptakan alat pendeteksi konten sesat di platform miliknya.

Pada Desember lalu, Zuckerberg menyebut Facebook akan menjelma menjadi "wadah baru untuk percakapan publik dan bertanggung jawab membuat ruang yang sehat."

Terkait hal ini, pemerintah Indonesia pun sudah menjalin pembicaraan dengan Facebook. Pemerintah, diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, menuntut Facebook lebih aktif dalam meredam konten berita palsu dan hoaks di platform mereka.