Kebijakan LECV Buat Honda Kelabakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Honda Prospect Motor (HPM), masih bimbang atas rencana pemerintah terkait kelanjutan dari program Low Cost Green Car (LCGC), yaitu Low Carbon Emmision Vehicle (LCEV).

Menurut Marketing and After Sales Service Director HPM, Jonfis Fandy produsen termasuk Honda tidak bisa langsung mengikuti program yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Apalagi, investasi yang dikeluarkan akan LCGC oleh produsen tentu tidak dapat dikatakan sedikit di tanah air. Dikawatirkan, jika sudah mengikuti LCEV, usia program tersebut juga tidak bertahan lama.

"Masalahnya sekarang plening jangan diganti-ganti, kalau LCGC tiba-tiba dicabut bingung orang nanti. Misal kami investasi LCEV, lalu tau-tau dicabut bagaimana? Kan bingung," kata Jonfis.

Meski begitu, Jonfis tidak memungkiri bahwa bukan berarti Honda Indonesia menolak program tersebut. Tentunya ada komitmen yang harus dipenuhi sebelum mengikuti langkah pemerintah, di balik ikut serta LCEV.

"Kami tidak bicara menolak atau tidak. Tetapi sesuai janji ada komitmen yang harus kami penuhi, kalau misal produksi lokal pabrik, pusing kepala," ujarnya.

Pilihan Redaksi 2017, AHM Lebih Fokus Pada Motor Besar Masalah Airbag, Honda Indonesia Tarik Ratusan Ribu Mobil New Mobilio Topang Penjualan Honda di Awal Tahun CR-V Lokal Versi Amerika Ramaikan IIMS 2017

Bagi dia, saat ini paling tepat masih melanjutkan program LCGC. Tidak hanya baik untuk gas emisi yang dihasilkan oleh LCGC, melainkan juga menghasilkan sumber pendapatan. Sedangkan, untuk LCEV belum diketahui akan seperti apa ketentuannya.

"Itu paketan lumayan lengkap, seperti saran bahan bakar, komponen lokal 85 persen, bikin pabrik di sini," kata dia.

Regulasi tersebut ialah pengusulan penerapan pajak berdasarkan tingkat polusi, atau carbon tax untuk kendaraan bermotor. Sedangkan, cakupan penerapan carbon tax, diantaranya untuk mobil menggunakan bahan bakar listrik, gas dan hybrid.

Menyoal hybrid, saat ini Jonfis melihat, Indonesia masih belum dapat merakit secara lokal. Impor masih menjadi solusi memungkinkan untuk menghadirkan mobil hybrid. Lagi pula, mobil tersebut sesuai jika ingin menekan jumlah karbon dari kendaraan.

"Hybrid itu yang membantu cukup besar kalau kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti negara lain di Eropa atau di Jepang, sehingga kontribusi karbon jadi rendah," ujar dia.

Lebih lanjut, ia menambahkan, Indonesia mungkin tidak bisa sekaligus pada kendaraan seperti ketentuan LCEV. Ia menyarankan, pemerintah fokus terhadap kendaraan hemat bahan bakar, LCGC, sembari secara perlahan memasukan moda lainnya.

"Harus berjalan paralel, lalu gas itu simple bisa terealisasi sambil memasukkan hybrid atau mobil listrik tapi dengan plening," kata Jonfis. (pit)