'Pemerintah Bangun Jaringan di Perbatasan, Bukan Operator'

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara membantah pernyataan bahwa ada operator seluler yang mau membangun jaringan telekomunikasi di wilayah perbatasan. Ia menegaskan peran membangun jaringan di perbatasan selama ini hanya dilakukan oleh pemerintah.

Pria yang kerap disapa Chief RA tersebut menjelaskan pemerintah melalui Kemkominfo membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah perbatasan menggunakan dana Universal Service Obligation (USO). Untuk mendanai program perbatasan itu, lanjutnya, kementeriannya harus merogoh uang cukup dalam.

"Saya tanya sekarang, memang ada operator mau bangun di perbatasan? Memang ada operator sekarang yang bangun di perbatasan? Secara masif ya, secara serius, dan secara terencana. Ngga ada," kata Rudiantara di Djakarta Theatre XXI, Jakarta, Selasa (16/5).

Lihat juga: Ombudsman Laporkan Menkominfo ke Presiden

Lebih jauh ia mencontohkan bagaimana kementeriannya membangun jaringan di 75 titik perbatasan di Kalimantan. Untuk membiayai pembangunan jaringan tersebut, ia mengaku pemerintah menggelontorkan dana hingga Rp500 juta selama setahun untuk satu titik perbatasan.

Dengan demikian, pemerintah menjadi penanggung biaya dari inisiatif pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah perbatasan. Alhasil, operator seluler tinggal membangun radio akses dan mendulang pelanggan dengan menjual kartu SIM di sana.

"Jadi sebenarnya program perbatasan Kominfo itu menguntungkan operator," imbuhnya.

Kendati demikian, ia mengaku tak bisa memaksa operator seluler membuka layanan telekomunikasi di perbatasa karena tak ada perjanjian yang mewajibkan mereka. Alhasil saat ini menurut Rudiantara hanya Telkomsel saja yang bekerja sama dengan pemerintah untuk beroperasi di perbatasan.

"Kalau Telkomsel untung ya memang rejekinya, kenapa yang lain ngga mau," tukasnya.

Lihat juga: Dua Syarat Menkominfo untuk Formula Tarif Data Internet

Menurut Rudi, keputusan operator seluler yang absen di perbatasan merupakan hal wajar. Pasalnya daerah seperti itu kadung tak strategis secara bisnis.

Kendati begitu, ia bertekad melanjutkan komitmen pemerintah membangun jaringan telekomunikasi di perbatasan.

"Tapi sampai saat ini tidak ada operator yang sukarela secara strategis dan bilang mau bangun (infrastruktur) di perbatasan," pungkasnya.