Sejumlah negara seperti Inggris, Italia, Australia, Filipina, dan Amerika Serikat mengecam langkah Uber dalam kasus peretasan yang mencuri 57 juta akun pengguna di seluruh dunia.
"Menutupi insiden peretasan dari pihak regulator dan publik secara sengaja bisa menimbulkan denda lebih besar bagi perusahaan itu," kata James Dipple-Johnstone, deputi komisioner lembaga perlindungan data pribadi Inggris kepada CNN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Miskinnya transparansi kepada pengguna membuat kami cemas sehingga kami berniat menyelidiki kasus ini," kata Antonello Soro yang memimpin otoritas perlindungan data pribadi di Italia.
Namun perhatian paling besar datang dari Amerika Serikat. Sebagai negara federasi, sejumlah negara bagian telah membuka wacana investigasi baik dari lembaga hukum maupun lembaga perdagangannya. New York, Massachusetts, dan Washington DC telah mendorong penyelidikan dilakukan.
Lihat juga:Tarif Mencekik, Pemersatu Sopir Ojek Online |
Dalam blognya, Uber mengungkap telah menghadpi aksi peretasan terhadap 57 juta data penggunanya. Peretas mencuri data nama pengguna, alamat email, dan nomor telepon dari 50 juta pengguna Uber, sementara 7 juta sisanya merupakan data pengemudi.
Meski sudah mengakui ada aksi peretasan, langkah Uber dengan memberikan uang US$100.000 untuk membungkam peretas. Sikap ini menuai kontroversi, lantaran Uber dianggap tidak kooperatif dan melaporkan masalah itu kepada pihak terkait. (evn)