Dilema, Pemerintah Berencana Sederhanakan Regulasi e-Commerce
CNN Indonesia
Jumat, 06 Okt 2017 14:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pertanyaan strategi bagi pemerintahan dunia terkait dengan pertumbuhan industri e-commerce. Salah satu pertanyaan terbesarnya yakni terkait tuntutan keadilan bagi pebisnis di ranah daring dan ruling.
Sejumlah kalangan menurutnya, menganggap pelaku e-commerce tidak tersentuh hukum.
"Menteri G20 sering bahas ini (e-commerce), semua menteri keuangan. Karena ini bukan cuma soal pajak, tapi jadi political pressure karena mesti ada keadilan sosial," ungkapnya saat menjadi pembicara di ajang IDEAfest 2017 di JCC Jakarta, Kamis (5/10).
Keadilan yang dimaksudnya yakni terkait keadilan penerapan regulasi untuk semua pemain di pasar.
"Harus ada level playing field (kesempatan dan keadilan). Jangan sampai ada pihak yang sama sekali tidak tersentuh, sementara yang lain harus bayar pajak reguler," imbuhnya lagi.
Pertanyaan strategis lainnya yakni terkait perlu atau tidaknya perwakilan fisik dari perusahaan-perusahaan tersebut di Indonesia.
"Apakah mereka mesti berkantor di Indonesia atau tetap di kantor (asal) mereka di California sana atau di mana pun," ucapnya.
Dengan demikian, ia menyebutkan bahwa regulasi yang dibuat pemerintah sejauh ini mencoba membuat persaingan yang sehat. Ia juga berhadap pelaku industri tidak menganggap keberadaan regulasi sebagai suatu penghambat pertumbuhan bisnis.
"Sebagai regulator itu dilematis. Sebab di satu sisi pemerintah tak ingin regulasi menghambat kreativitas industri. Namun di sisi lain, pemerintah mesti menjaga agar industri tetap berkompetisi sehat," terangnya.
"Nanti, saat kompetisi dibiarkan terlalu bebas akan ada suara pro/ kontra yang bilang, 'Bu, kita ngga bisa berkompetisi dengan giant-giant (pemain besar) itu," terangnya.
Untuk itu, Sri Mulyani menegaskan kalau pemerintah saat ini mencoba untuk menyederhanakan berbagai ketentuan regulasi.
Sebelumnya, pemerintah sudah mengeluarkan Peta Jalan e-Commerce untuk memandu regulasi memfasilitasi layanan jual beli virtual ini. Paket kebijakan ekonomi pemerintah jilid 14 pun sempat menyebutkan soal perhatian di sektor ini. Bahkan, pemerintah pun menjanjikan akan segera membuat aturan pajak e-commerce.
Sejumlah kalangan menurutnya, menganggap pelaku e-commerce tidak tersentuh hukum.
"Menteri G20 sering bahas ini (e-commerce), semua menteri keuangan. Karena ini bukan cuma soal pajak, tapi jadi political pressure karena mesti ada keadilan sosial," ungkapnya saat menjadi pembicara di ajang IDEAfest 2017 di JCC Jakarta, Kamis (5/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apakah mereka mesti berkantor di Indonesia atau tetap di kantor (asal) mereka di California sana atau di mana pun," ucapnya.
Dengan demikian, ia menyebutkan bahwa regulasi yang dibuat pemerintah sejauh ini mencoba membuat persaingan yang sehat. Ia juga berhadap pelaku industri tidak menganggap keberadaan regulasi sebagai suatu penghambat pertumbuhan bisnis.
"Nanti, saat kompetisi dibiarkan terlalu bebas akan ada suara pro/ kontra yang bilang, 'Bu, kita ngga bisa berkompetisi dengan giant-giant (pemain besar) itu," terangnya.
Untuk itu, Sri Mulyani menegaskan kalau pemerintah saat ini mencoba untuk menyederhanakan berbagai ketentuan regulasi.
Sebelumnya, pemerintah sudah mengeluarkan Peta Jalan e-Commerce untuk memandu regulasi memfasilitasi layanan jual beli virtual ini. Paket kebijakan ekonomi pemerintah jilid 14 pun sempat menyebutkan soal perhatian di sektor ini. Bahkan, pemerintah pun menjanjikan akan segera membuat aturan pajak e-commerce.
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK