Dituding Tak Bayar Pajak, AirBnB Terbuka dengan Pemerintah

Kustin Ayuwuragil , CNN Indonesia | Jumat, 24/11/2017 16:12 WIB
Dituding Tak Bayar Pajak, AirBnB Terbuka dengan Pemerintah AirBnB nyatakan siap bekerjasama dengan pemerintah terkait tudingan pembayaran pajak (dok. REUTERS/Yuya Shino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Platform penyedia akomodasi asal Amerika Serikat, AirBnB, akhirnya buka suara terkait tudingan perpajakan yang diarahkan kepada layanan digital penyedia akomodasi penginapan itu.

Juru bicara AirBnB untuk Asia Tenggara, Mich Goh, mengatakan bahwa perusahaanya telah membayar semua pajak dan mengikuti peraturan yang berlaku di seluruh dunia. Pihaknya pun menyatakan ingin melakukan hal yang sama dengan pemerintah Indonesia.

"Kami bekerja sama dengan pembuat kebijakan di seluruh dunia [...] (guna) menemukan cara yang tepat untuk mengumpulkan penerimaan pajak yang adil dari komunitas tuan rumah kami," tulisnya melalui surat elektronik kepada CNNINdonesia.com, Jumat (24/11).

"Indonesia tidak terkecuali, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan ini," tandasnya.

Pihaknya juga menyebutkan pihaknya akan kooperatif dengan aturan di setiap negara dimana mereka beroperasi. Pajak perusahaan yang merupakan pajak atas laba juga diklaim sudah dibayarkan di luar negeri.

AirBnB juga mengklaim bahwa secara terpisah mengatakan bahwa mereka ikut memastikan tuan rumah dan tamu membayar pajak dengan adil. AirBnB juga telah bermitra dengan pemerintah di seluruh dunia untuk mempermudah proses ini.

"Secara terpisah, kami juga berperan dalam memastikan tuan rumah dan tamu kami membayar bagian pajak mereka yang adil," katanya.

Secara global, perusahaan mengklaim telah mengumpulkan dan membayar pajak sejak 2014. Di seluruh dunia, para tamu telah membayar pajak sebesar US$510 juta atau Rp6,9 triliun.

"Sejak tahun 2014, Airbnb telah mengumpulkan dan mengirimkan pajak ke lebih dari 340 komunitas di seluruh dunia dan para tamu telah membayar Rp6,9 triliun (US$ 510 juta) untuk pajak perjalanan dan wisata," imbuhnya.

Sebelumya, Kominfo menyatakan bahwa pemerintah mesti kajian dan koordinasi dengan Kementerian Pariwisata jika memang harus memblokir AirBnB. Pemblokiran dilakukan karena dianggap mengganggu bisnis hotel. (eks/eks)