Jelang Tahun Politik, Aturan Taksi Online Harus Rampung

Kustin Ayuwuragil, CNN Indonesia | Kamis, 15/02/2018 05:41 WIB
Jelang Tahun Politik, Aturan Taksi Online Harus Rampung Kegaduhan aturan taksi online dinilai pengamat mesti segera diselesaikan (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --
Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijwarno, mengatakan kegaduhan mengenai peraturan taksi online di Indonesia harus segera diselasaikan. Jika tidak, dia khawatir isu ini akan dimanfaatkan untuk jual suara mengingat Indonesia sedang menyambut tahun politik 2018 dan 2019.
"Sampai kapan kegaduhan taksi online akan berakhir. Tahun politik akan dimanfaatkan oknum untuk ajang jual suara, salah satunya adalah para korban kebijakan taksi online yang sudah cukup besar jumlahnya," ujar pada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat pada Rabu (14/2).
Dia menegaskan bahwa kebijakan harus dipertegas agar polemik ini segera diakhiri. Jika tidak, bisa jadi akan berlanjut ke ranah kegaduhan politik yang merongrong wibawa negara.
Dia memandang Kominfo harus tegas mencabut izin beroperasi mitra aplikasi seperti Gojek dan kawan-kawan jika mereka memang tak memenuhi peraturan. Pemerintah tak boleh terkesan melindungi aplikator yang hanya ingin menang sendiri.
"Kominfo dapat mencabut ijin aplikator yang sudah membuat kegaduhan di negeri ini. Jangan terkesan melindungi. Tidak ada upaya serius untuk memerintahkan aplikator menutup taksi online yang tidak terdaftar sebagai pengusaha sesuai PM 108/2017," katanya
Dia juga meminta Kominfo untuk menindak aplikator yang masih melakukan rekruitmen terutama karena kuota mitra sudah melebihi batas dari aturan pembatasan kendaraan yang beroperasi. Mitra pengemudi sesuai peraturan juga harus mendapatkan izin operasi.
"Memohon agar pemerintah melalui Kemenkominfo tidak memberikan layanan aplikasi kepada angkutan daring yang tidak berijin (tidak diberikan ijin operasi). Alias dicabut layanan aplikasi. Walau sekarang sebagian sudah mengajukan ijin tetapi aplikator belum menutup ijin bagi yang tidak mengajukan, bahkan masih membuka pendaftaran bagi yang mau bergabung.
Dia meminta Kominfo untuk mengaudit dan mengawasi sistem IT yang digunakan aplikator karena dinilainya sudah banyak merugikan driver. Kemenhub dan Kepolisian yang sudah bergerak lebih dulu mestinya diikuti aturan yang selaras oleh kementerian lain yang terkait, seperti Kominfo, Kemenaker, Kemendagri dan Kemenkeu.
Sementara itu, pemerintah hari mengabulkan permintaan ratusan pengunjuk rasa untuk menangguhkan PM 108/2017 lagi sementara waktu. Selama ditangguhkan, tak akan ada penindakan oleh kepolisian bagi pengemudi taksi online yang sedang beroperasi.



(eks/eks)