Registrasi 'Cacat' Kartu Prabayar di Tangan Rudiantara

Jakarta, CNN Indonesia -- Registrasi ulang nomor seluler prabayar jadi agenda besar Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam 6 bulan terakhir. Efektif sejak 31 Oktober 2017, proses pendaftaran ulang berakhir pada 30 April.

Namun beberapa hari jelang batas akhir, beredar pernyataan yang menyebut bahwa registrasi bisa dilakukan setelah 30 April dengan mendatangi gerai resmi operator.

Pernyataan itu lantas disanggah oleh Menkominfo Rudiantara yang menyebut setelah akhir April semua nomor yang belum registrasi akan hangus. Alhasil, nomor-nomor yang belum didaftarkan ulang hangus.

Kemenkominfo berkali-kali meyakinkan publik bahwa kebijakan ini merupakan upaya perlindungan konsumen sekaligus penyehatan industri telekomunikasi Tanah Air.

Lihat juga: Kurangi Impor Kartu SIM, Operator Bisa Hemat Rp2 Triliun

Disebut demikian lantaran registrasi ulang diklaim mampu menekan potensi kejahatan yang memanfaatkan layanan telekomunikasi.

Misalnya, dengan melacak komunikasi dan identifikasi pelaku terorisme yang bisa lebih cepat. Atau bisa juga untuk meredam angka penipuan yang kerap muncul berupa SMS atau telepon dari nomor yang tak dikenal.

Pada praktiknya, registrasi ulang prabayar menyisakan beberapa persoalan. Mulai dari keamanan sistem Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditdukcapil) yang meragukan, SMS sampah yang masih berseliweran, hingga dasar hukum yang dijadikan acuan belum begitu kuat.

Kepala Kebijakan Strategis Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Teguh Prasetya menilai ada beberapa poin evaluasi selama masa registrasi ulang berlangsung. 

Salah satu poin yang menjadi sorotan Teguh adalah proses pendaftaran ulang dari hulu ke hilir.

"Harus ada jaminan data tidak disalahgunakan," ucap Teguh melalui telepon.

Lihat juga: Usai Registrasi SIM, Operator Diminta Fokus Perbaiki Layanan

Pemaparan Rudiantara pada pertengahan Maret lalu di hadapan Komisi I DPR RI menunjukkan ada beda pencatatan di operator seluler dan Dukcapil soal jumlah nomor yang sudah melakukan registrasi ulang. Saat itu perhitungan dari semua operator menampilkan angka 304,8 juta nomor, sementara di Dukcapil ada 350,7 juta nomor.

Rudiantara berargumen disparitas itu berasal dari kesalahan teknis belaka. Namun pada awal April, ketika Komisi I mengundang Dirjen Dukcapil justru menemukan satu NIK dipakai 2,2 juta nomor prabayar. Keganjilan itu pun tak hanya terjadi di satu nomor saja.

Dasar Hukum 

Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar menyoroti sisi lain kebijakan ini yang tak didukung dasar hukum terlalu kuat. Wahyudi menilai pemerintah tak bisa menindak tegas pelaku penyalahgunaan registrasi ulang jika hanya mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo No.20/2016.

Pada titik tersebut, Wahyudi menyayangkan pemerintah yang tak menunggu hingga UU Perlindungan Data Pribadi rampung.

Padahal hanya dengan UU tersebut, ia menilai mekanisme perlindungan serta sanksinya bisa memuluskan proses registrasi ulang.

Lihat juga: Asosiasi Operator Sebut Nomor Belum Registrasi Sudah Diblokir

Ia mencontohkan apabila ada kasus pemindahan data semena-mena oleh suatu pihak, entah itu operator, pemerintah atau yang lain, pelanggan bisa mengajukan komplain yang selanjutnya akan diinvestigasi, dipulihkan datanya, lalu sang pelaku dijatuhi hukuman. Prosedur ini diimplementasikan di Inggris, Singapura, dan Prancis dengan komisi khusus yang menanganinya.

"Di sini mekanisme itu tidak terjadi karena tidak diatur di UU. Hanya ada Permen Kominfo 20/2016, itu pun hanya sanksi administratif," tegas Wahyudi.

Permasalahan terakhir yang teranyar adalah alur komunikasi yang kurang sinkron dari Kemenkominfo sendiri. Hal ini terlihat betul pada saat batas waktu registrasi ulang 30 April lalu.

Empat hari sebelum tenggat waktu, Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Ahmad Ramli mengumumkan nomor prabayar masih bisa diregistrasi ulang setelah 30 April meskipun semua layanannya sudah dilumpuhkan.

Namun pada 30 April, Rudiantara dan Ramli menyatakan semua nomor yang belum diregistrasi ulang setelah batas waktu akan mati total termasuk akses ke layanan registrasi ulang.

Terakhir dan tak kalah penting dirasa belum memuaskan dari registrasi ulang ini adalah masih muncul SMS sampah yang berseliweran menawarkan promosi bodong. Rudiantara menyadari persoalan satu ini. Ia meminta publik bersabar sampai operator membersihkan nomor sehingga penindakan oleh penegak hukum bisa lebih cepat.

"Minggu ini harusnya (selesai)," katanya. (evn)