AS Kecewa Google Kerja Sama dengan Huawei

RBC | CNN Indonesia
Jumat, 22 Jun 2018 04:18 WIB
Sejumlah pejabat AS meminta Google mempertimbangkan kerja sama dengan Huawei. Mereka kecewa Google lebih tertarik membantu PKC ketimbang kekuatan militer AS.
Ilustrasi kantor Google. (CNN Indonesia/Hani Nur Fajrina)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pejabat pembuat undang-undang di Amerika Serikat meminta perusahaan Google milik Alphabet agar mempertimbangkan ulang kerja samanya dengan perusahaan telekomunikasi asal Tiongkok, Huawei, yang mereka sebut sebagai ancaman terhadap keamanan negara.

Pada Rabu lalu (20/6), para petinggi ini mengirimkan surat kepada CEO Google, Sundar Pichai. Dalam surat itu disebutkan bahwa Google baru-baru ini memutus kerja sama dengan departemen pertahanan AS dalam proyek riset kecerdasan buatan "Project Maven."

"Kami menyayangkan fakta bahwa Google enggan melanjutkan tradisi kolaborasi antara militer dan teknologi, dan kami lebih kecewa lagi karena Google ternyata lebih tertarik membantu Partai Komunis Tiongkok ketimbang kekuatan militer AS," tulis mereka dalam suratnya, seperti dilansir dari Reuters.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Surat tersebut ditandatangani oleh senator dari Partai Republik Tom Cotton dan Marco Rubio, perwakilan Partai Republik Michael Conaway dan Liz Cheney, serta wakil dari Partai Demokrat Dutch Ruppersberger.

Juru bicara Google Andrea Faville menyatakan perusahaannya akan merespons surat itu.

"Seperti banyak perusahaan lainnya di AS, kami memiliki kerja sama dengan banyak perusahaan perakit elektronik dari seluruh dunia, termasuk Huawei. Kami tidak memberikan akses terhadap data pengguna Google dalam bentuk kerja sama ini, dan perjanjian kerja sama kami meliputi perlindungan privasi dan keamanan untuk data pengguna," ujarnya dalam keterangan melalui email.

Pasalnya, surat ini merupakan salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh anggota kongres AS untuk mengincar Huawei dan ZTE, yang juga merupakan perusahaan telekomunikasi asal Tiongkok.


Mereka telah membuat sejumlah peraturan yang membatasi lembaga pemerintah dalam menggunakan produk dari kedua perusahaan tersebut. Selain itu, mereka juga berusaha membatalkan persetujuan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri larangan terhadap ZTE.

(pmg)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER