Kominfo akan Terbitkan Permen Pengendalian Konten Negatif

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sedang menggarap peraturan menteri berdasarkan studi banding ke Malaysia dan Jerman terkait berita hoaks dan ujaran kebencian.

"Kami sedang menyusun menggunakan kombinasi dari Jerman dan Malaysia soal fake news dan hate speech. Kami akan buat peraturan versi Indonesia," ujar Semuel di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (3/8).

Dalam penyusunan permen berdasarkan kombinasi peraturan dari Malaysia dan Jerman. Malaysia sudah membuat beleid mengenai penanganan isu berita palsu, hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.  

Lihat juga: Kominfo Beri Waktu Selasa ISP Blokir Konten Porno dari Google

Di sisi lain Jerman yaitu, Jerman telah menerapkan penegakan hukum di media jejaring sosial pada tanggal 1 Januari 2018 dengan undang-undang yang dikenal sebagai NetzDG (Network Enforcement Law).  Penyusunan ini kata Semuel dibantu oleh pihak ketiga seperti perguruan tinggi.

Permen ini berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang saat ini masih direvisi. Oleh karena itu permen ini masih harus menunggu PP 82 ditandatangi Presiden. 

"Permen begitu PP 82 ditandatangani presiden kita langsung terbitkan permen," ujar Semuel.

Lihat juga: Gabung Dengan Tik Tok, Musical.ly Hilang dari Toko Aplikasi

Permen ini tidak hanya akan mengatur berita hoaks maupun ujaran kebencian, tapi tentang pengendalian konten negatif secara keseluruhan. 

"Jadi permen tentang pengendalian konten. Di dalamnya ada fakenews. Yang ilegal bukan hanya fake news tp banyak, saya tidak lagi sebut hoaks," ujar Semuel.

Menurut Semuel dalam Permen ini akan mengatur soal denda yang akan diberikan kepada platform media sosial atau penyedia layanan internet apabila membiarkan konten negatif beredar di jaringannya. Semuel mengatakan denda ini mengacu pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Di PP 82 dan permen sudah dikasih ada denda, dendanya diatur PNBP. Nanti cantolan denda administratif, sisa berapanya kami akan bahas terkait PNBP. Jadi kita tidak bisa tentukan sendiri," ujar Semuel. (evn)