Wapres JK: Indonesia Belum Sepenuhnya Revolusi Industri 4.0

CNN Indonesia | Minggu, 09/12/2018 04:38 WIB

Tak seperti Jepang, menurut JK revolusi industri 4.0 tak bisa serta merta diterapkan bagi seluruh rakyat Indonesia akibat beberapa hal. (CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi)

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia belum sepenuhnya menerapkan Revolusi Industri 4.0 karena masih ada industri yang menggunakan teknologi revolusi pertama, kedua, dan ketiga.

"Dalam praktiknya, kita ini masih ada bagian yang masih di Revolusi Industri Pertama, Kedua, dan Ketiga. Semua orang bermimpi untuk 4.0, padahal masih ada yang pertama, masih ada petani kita yang menggunakan cangkul," kata Wapres Jusuf Kalla, saat menghadiri penutupan Silaknas dan Milad ke-28 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), di Bandarlampung, Sabtu (8/12) seperti dikutip dari Antara.

Lihat juga:

Menpar Paparkan Strategi Pariwisata di Era Digital

Menurut JK, memasuki era revolusi industri keempat bukan berarti Indonesia telah selesai dengan perkembangan industri sebelumnya. Ia pun menambahkan, pada beberapa bidang industri di Tanah Air masih menerapkan teknologi lama, seperti penggunaan mesin uap, pengerjaan manufaktur dengan listrik dan komputerisasi.

"Kita ini seakan-akan dunia akan dikuasai 4.0. Kita masih pertama ada, banyak industri yang serupa dengan bengkel. Revolusi ketiga dengan ditemukannya komputer, kita masih banyak orang tidak menguasai itu," ujar pria asal Sulawesi Selatan tersebut.

Revolusi industri yang terus meningkat seiring perkembangan zaman, lanjut JK, memang menjadi sebuah keniscayaan bagi sebuah negara untuk mengembangkan perekonomiannya di bidang industri. Namun, perkembangan revolusi industri tersebut tidak semuanya cocok untuk diterapkan di sebuah negara.

JK mencontohkan, Revolusi Industri 4.0 cocok diterapkan di Jepang karena negara dengan penduduk yang semakin sedikit pasti memerlukan kerja robot dan otomasi dalam memajukan perindustriannya. Bahkan Negeri Sakura tersebut sedang mempersiapkan masyarakatnya untuk menyambut Revolusi Industri 5.0 pada tahun 2025 mendatang.

"Memang di negara-negara yang penduduknya kurang, menurun, cenderung menjadi tua, kayak di Jepang. Itu menjadi keharusan, karena tanpa robotisasi dia tidak bisa berfungsi lagi," kata JK. "Saya tidak tahu nanti apa yang kelima, tentu di atasnya robotisasi dan otomatisasi. Mereka, Jepang, sudah mempersiapkan masyarakatnya menerima itu."

Sementara itu, sepekan lalu yakni pada 26 November 2018, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sederet menteri ke Istana Kepresidenan.

Pertemuan internal itu membahas upaya pemerintah dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

Terkait hal tersebut, Jokowi menginginkan para menteri untuk melakukan banyak inovasi.

Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, Mohamad Nasir mengatakan bahwa Jokowi meminta para menteri untuk melakukan perubahan yang terintegrasi dan masif. Benang merahnya adalah penyesuaian dengan sektor teknologi informasi.

"Jadi, mulai dari bawah hingga ke atas. Jadi, semakin Indonesia 4.0," ujar Nasir menyampaikan apa yang diinstruksikan Jokowi.

Selain M Nasir, pertemuan itu pun turut dihadiri Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, serta Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto.

Menurut Nasir, prodi akan ditentukan oleh pasar. Hal itu, lanjutnya, akan membuat pilihan-pilihan program studi semakin berkembang mengikuti zaman, seperti prodi kecerdasan buatan yang telah hadir di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Selain itu, lanjut Nasir, pemerintah juga bakal mengapresiasi perguruan tinggi yang berinovasi dalam kehadiran prodi-prodi anyar. Salah satunya dalam bentuk kerja sama langsung dengan industri.

Dalam pembahasan pekan lalu, Jokowi juga melibatkan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu. Dia mengatakan bahwa Jokowi menginginkan revolusi mental tal hanya terjadi dalam birokrasi, sehingga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bisa menyeluruh.

"Revolusi industri 4.0 yang terjadi memang seperti membuat takut, memberi tantangan. Tapi, sebenarnya membuka kesempatan untuk Indonesia bisa 'loncat'. Sehingga SDM harus siap," ujar Mari Elka.