Kemenhub Tak Peduli Rilis Regulasi Ojol Sebelum Pilpres 2019

CNN Indonesia | Kamis, 10/01/2019 17:49 WIB
Kemenhub Tak Peduli Rilis Regulasi Ojol Sebelum Pilpres 2019 Ribuan pengemudi ojek daring (online) yang tergabung dalam Gerakan Bersama seluruh Driver Online (GERAM Online) melakukan aksi damai di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (16/10). Aksi damai tersebut bertujuan untuk meminta kepada pemerintah agar dapat segera menyelesaikan permasalahan peraturan mengenai transportasi daring sehingga para pengemudi transportasi
Jakarta, CNN Indonesia -- Regulasi baru dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait ojek online (ojol) ditargetkan terbit sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) digelar pada April 2019. Regulasi seperti ini baru pertama kali dibuat pada tingkat kementerian sebab sebelumnya undang-undang menyatakan motor bukanlah angkutan umum.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi memperkirakan satu bulan sebelum Pilpres 2019, regulasi itu sudah diteken Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Pak menteri selalu sampaikan ke saya, Maret. Maret selesai," kata Budi di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/1).


Budi mengatakan tidak peduli bila nantinya ada anggapan miring yang menyebut regulasi itu sengaja dipersiapkan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncur menjelang masa pencoblosan.

Seperti diketahui, Jokowi maju ke Pilpres 2019 bersama calon wakil presidennya, Ma'ruf Amin. Mereka bakal bertarung dengan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Saya kira tidak ke sana. Selalu saya katakan kami hanya profesional. Tapi yang jelas jalan saja," ucap Budi.

Kemenhub Berubah Pikiran

Sejak awal kemunculan fenomena ojol, pemerintah selalu mengelak mendefinisikannya sebagai angkutan umum. Kemenhub yang sudah membuat regulasi tentang taksi online sejak 2017, tidak pernah melakukan hal yang sama buat ojol.

Kemenhub beralasan sepeda motor yang jadi basis kendaraan ojol tidak termasuk angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Alhasil, ojol terus beroperasi walau tanpa regulasi.

Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan terkait ojol dengan judul Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Berbasis Aplikasi sedang digarap. Budi optimistis regulasi baru itu tidak bernasib sama seperti regulasi taksi online yang dicabut dua kali oleh Mahkamah Agung karena digugat masyarakat.

Dalam proses pembuatan formula regulasi ojol, jelas Budi, sudah dikoordinasikan dengan banyak pihak, termasuk aliansi mitra pengemudi serta penyedia jasa aplikasi transportasi Gojek dan Grab.

"Pemikiran mereka sudah kami akomodir, kami ajak mereka. Jadi ini dari bawah sampai ke atas. Bukan hanya kami membuat kebijakan saja. Kami belajar dari taksi online," kata Budi.

Bisa Jadi Peraturan Gubernur

Walau sedang dikaji Kemenhub agar regulasi ojol menjadi Permenhub, Budi menjelaskan ada kemungkinan aturan itu dialihkan menjadi sekelas Peraturan Gubernur atau Peraturan Kepala Daerah.

Dia beralasan kewenangan Gubernur atau Kepala Daerah di masing-masing wilayah bisa turut serta mengatur keberadaan ojol.

Pemerintah diketahui sebelumnya sempat meminta kepada masing-masing Kepala Daerah untuk membuat aturan khusus ojol. Depok menjadi salah satu yang pertama membuatnya, yaitu Peraturan Walikota Depok Nomor 11 tahun 2017 Tentang Angkutan Orang dan Sepeda Motor.

Saat itu alasan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, penerbitan aturan itu lantaran ingin menjaga situasi tetap kondusif antara penyedia jasa transportasi online dengan ojek konvensional atau ojek pangkalan (opang) yang beroperasi di Depok.

"Karena nanti ada breakdown lagi PM (Peraturan Menteri) ini menjadi peraturan Gubernur atau Peraturan Kepala Daerah," kata Budi. (ryh/fea)