Hutan Kalimantan Bakal Hijau Kembali Jika Pindah Ibu Kota

CNN Indonesia | Selasa, 30/04/2019 16:13 WIB
Hutan Kalimantan Bakal Hijau Kembali Jika Pindah Ibu Kota Ilustrasi. (Foto:CNNIndonesia/ Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia Mahawan Karuniasa mengatakan jika ibu kota negara dipindah ke pulau Kalimantan, maka pemerintah dapat dengan mudah menyelesaikan sejumlah masalah yang ada di daerah itu seperti isu kebakaran hutan dan lahan.

"Dari aspek lahan, tata ruang harus dikelola dengan baik. Justru kalau bisa ibu kota yang pindah ke sana itu mampu lebih mengendalikan ibu kota yang baru itu dan wilayah di sekitarnya," kata Mahawan usai peluncuran situs Research Repository Indonesian Climate, Land-Use & Environment (I-CLUE) di Hotel Morissey, Jakarta, Selasa (30/4).

"Yang tadinya Kalimantan sudah 50 persen tidak berhutan, dengan adanya ibu kota negara di sana hutannya (bisa) kembali di atas 50 persen," sambungnya.


Lebih lanjut kata Mahawan, jika ibu kota baru tidak dikelola dengan baik maka aja sama saja keadaannya seperti Jakarta yang telah melampaui daya dukung akibat masyarakat berbondong-bondong datang ke Jakarta.


Dampak Lingkungan

Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Medrilzam mengatakan wacana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa tak hanya mempertimbangkan soal isu lingkungan.

"Bicaranya tidak hanya sekedar isu lingkungan, berbagai angle harus dipertimbangkan. Dari sisi ekonominya sisi lingkungannya kemudian dari pertahanan keamanannya juga," sambungnya.

Lebih lanjut kata Medrilzam, menyoal faktor lingkungan menurutnya pemerintah harus mampu mempertimbangkan bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan sekitar dari ibukota yang baru nanti.


Selain itu, pemindahan ibukota juga tidak hanya berbicara soal dampak namun timbal balik dari sumber daya alam (SDA) dan lingkungan yang ada di lokasi itu.

Diketahui, Presiden Jokowi tengah membicarakan payung hukum terkait dengan rencana pemindahan ibu kota ke luar pulau Jawa. Bappenas mengkalkulasi biaya yang dibutuhkan untuk rencana tersebut adalah Rp400 triliun lebih.

[Gambas:Video CNN] (din/asa)