Pemerintah Rogoh Rp21 T untuk Satria, Satelit Internet Cepat

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara mengatakan pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp21,4 triliun untuk membuat satelit internet cepat.

Dana tersebut sudah mencakup proses merancang satelit, memanufaktur, mengoperasikan hingga memelihara satelit untuk kurun waktu 15 tahun ke depan.

"Dana Rp21,4 triliun untuk membangun merancang dan mengoperasikan serta memelihara selama 15 tahun. Jadi kalau dilihat angka seperti besar tap ini sudah termasuk kepada proses atau operasional serta memelihara [satelit]," kata Rudiantara kepada awak media usai Penandatanganan KPBU Proyek SMF di Ballroom Museum Nasional, Jakarta, Jumat (3/5).

Lihat juga: Kominfo Siapkan 3 Opsi Kepemilikan Frekuensi Pascakonsolidasi

Lebih lanjut, Rudiantara mengatakan bahwa perancangan satelit internet cepat Indonesia yang diberi nama Satria ini membutuhkan waktu 3,5 tahun. Proses perancangan 'Satria' akan dimulai di akhir 2019 dan dijadwalkan bisa meluncur ke orbit pada 2022.

"Jadi kurang lebih 3,5 tahun, jadi akhir 2022 diharapkan satelitnya sudah meluncur, sudah ada di selat orbit untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di luar Jawa," jelasnya.

Satria dibangun untuk menampung kapasitas 150 GB dan diperuntukkan khusus untuk kurang lebih 10 ribu sekolah di luar Pulau Jawa. Pemilihan lokasi ini disebut untuk mendorong pertumbuhan tidak hanya di Pulau Jawa.

Lihat juga: Pemerintah Kerja Sama Proyek Satelit Internet Rp21 Triliun

Alasan pemilihan daerah disebut Rudi tak lain untuk mendorong pemerataan ekonomi khususnya di daerah terluar Indonesia yang tidak terakases kabel serat optik seperti Kalimantan dan Papua.

Rencana peluncuran 'Satria' dilakukan lantaran kapasitas satelit yang dimiliki pemerintah masih belum mencukupi, meski sudah menyewa 60 persen kapasitas satelit Nusantara 1 milik Pasifik Satelit Nusantara (PSN).

Satelit ini akan mendukung jaringan komunikasi untuk 93.900 sekolah, 47.900 kantor pemerintahan, 3.700 puskesmas, dan 3.900 markas polisi dan TNI yang sulit dijangkau kabel optik. Setidaknya ada 140 ribu titik yang tidak dapat akses internet lantaran tidak terjangkau oleh kabel serat optik. (din/evn)