BSSN Ingatkan Perang Siber di Pemilu 2019 Ancam Pecah Bangsa

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menanggapi isu siber yang tengah memanas pada Pemilu 2019, baik saat penghitungan rekapitulasi berlangsung hingga diumumkannya pemenang pilpres.

Hinsa menilai bahwa perang siber yang tengah berlangsung merupakan pola untuk memecah belah sehingga terjadi konflik baru.

"Ini kan sudah tahun ketiga berdirinya BSSN dan sudah banyak tugas yang telah dilaksanakan khususnya selama ini mendukung program-program pemerintah maupun agenda-agenda nasional, termasuk dalam rangka pemilu," ujar Hinsar kepada awak media usai acara serah terima jabatan di kantor BSSN, Jakarta, Jumat (24/5).

Lihat juga: BSSN Janji Segera Serahkan UU Keamanan Siber

"Karena saya kan tentara, dari sisi keamanan ya ini lah kira-kira pola perang ke depan didahului dengan siber, dibuat dulu konten-konten untuk memecah belah sehingga terjadi konflik baru," ucap dia.

Maka dari itu, BSSN saat ini fokus terhadap dua hal yakni soal isu keamanan dan kesejahteraan. Menurut Hinsar, kesejahteraan itu dilihat dari sisi ekonomi yang terbukti banyak transaksi yang berlangsung berbasis digital.

"Ada dua hal sesuai dengan perintah presiden yang harus segera kita lanjuti ke depan ditindaklanjuti keamanan dan masalah kesejahteraan dalam hal ini ekonomi itu menjadi hal fokus ke depan. Ekonomi ini kita mengenal sekarang transaksi-transaksi digital," ujarnya.

Lihat juga: Masih Komisaris Freeport, Kepala BSSN Akan Patuhi Aturan

Pada kesempatan yang sama, BSSN melaksanakan kegiatan serah terima jabatan dan lepas sambut Kepala BSSN dari Mayjen TNI (Purn) Djoko Setiadi kepada Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian.

Sebelumnya, Djoko telah menjabat sebagai Ketua BSSN sejak 3 Januari 2018 hingga 21 Mei 2019. Serah terima jabatan ini sebagai tindak lanjut dari pelantikan Kepala BSSN oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (21/5) lalu.

Pengangkatan dan pelantikan Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian sebagai Kepala BSSN ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P/2019 tentang Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. (mik/mik)