Jakarta, CNN Indonesia -- Kantor Manajemen dan Anggaran
Gedung Putih mengatakan kepada Kongres AS bahwa akan memenuhi tenggat waktu dua tahun untuk melarang kontrak federal pada perusahaan yang melakukan bisnis dengan raksasa telekomunikasi China
Huawei.Dilansir dari
Reuters, larangan ini merupakan bagian dari undang-undang pertahanan yang disahkan tahun lalu.
"Kongres telah menjelaskan dalam beberapa hari terakhir pentingnya penerapan hukum dalam dua tahun yang disediakan, dan kami akan melakukannya," kata Russ Vought, penjabat direktur OMB, dalam sepucuk surat kepada Senator James Inhofe, ketua Senat Armed Services Komite.
Pekan lalu, OMB mengatakan akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menerapkan larangan tersebut, yang mengharuskan pemasok dan kontraktor pihak ketiga untuk membatasi pembelian dan penggunaan peralatan Huawei mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun, Gedung Putih justru berbalik arah setelah percakapan dengan Kongres," kata Vought dalam surat tertanggal Rabu, (12/6).
"Ketika kami bergerak maju untuk memenuhi tenggat waktu undang-undang tanpa penundaan lebih lanjut, kami akan bekerja dengan Kongres untuk mengatasi masalah yang tidak terduga yang muncul," kata Vought.
Larangan ini adalah salah satu bagian dari dorongan AS terhadap Huawei Technologies Co Ltd, pembuat peralatan jaringan telekomunikasi terbesar di dunia.
Mereka dituduh Washington sebagai spionase dan mencuri kekayaan intelektual. Huawei berulang kali membantah bahwa dia tidak dikendalikan oleh pemerintah China, militer atau dinas intelijen. Pihaknya telah mengajukan gugatan terhadap pemerintah AS atas pembatasan dalam RUU kebijakan pertahanan.
Undang-undang pertahanan, yang disebut Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA), melarang penggunaan uang federal untuk membeli produk-produk dari Huawei, dengan alasan masalah keamanan nasional.
Hal tersebut termasuk larangan pembelian peralatan Huawei secara langsung oleh pemerintah federal, yang akan mulai berlaku tahun ini.
(age)