Pengamat: Peretasan Situs Pemerintah, Tren Gaungkan Aksi Demo

din, CNN Indonesia | Rabu, 25/09/2019 20:48 WIB
Pengamat: Peretasan Situs Pemerintah, Tren Gaungkan Aksi Demo Ilustrasi. (Foto: Istockphoto/gorodenkoff)
Jakarta, CNN Indonesia -- Maraknya serangan siber ke situs milik Kementerian dan Lembaga untuk mengemukakan sikap sosial politik telah menjadi fenomena baru. Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Pratama Persadha menjelaskan aksi ini digunakan untuk mendapatkan perhatian dari K/L terkait serta masyarakat.

Pratama mengungkapkan hal ini menyusul peretasan yang dialami oleh situs Kementerian Dalam Negeri, DPR, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam waktu yang berdekatan.

"Ini hal baru dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Mulai marak meretas ke instansi pemerintah dan perusahaan besar agar didengar pendapatnya," kata Pratama saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (25/9).


Pratama mengatakan aksi peretasan ini tidak berorientasi pada ekonomi dan finansial. Peretasan dilakukan agar suara peretas bisa didengar banyak pihak.

Pratama mengatakan apabila fenomena ini menjadi tren, maka akan berdampak negatif bagi pengembangan sistem keamanan siber. Ia mengatakan para peretas sesungguhnya membantu pemerintah untuk terus meningkatkan pengamanan siber.

"Karena komunikasi dengan berbagai pihak terutama komunitas-komunitas hacker harus berjalan. Tidak dalam rangka menggurui, namun memberikan pandangan berbeda dari sisi regulator dan pemerintah," kata Pratama.

Komunikasi dengan komunitas peretas berfungsi penting membangun sumber daya manusia pengamanan siber yang kuat bagi negara.

"Tidak semua orang ahli meretas ingin menjadi pegawai, banyak dari mereka hobi dan senang melakukan penetration test atau meretas untuk menguji keamanan sistem milik pihak tertentu," katanya.

Sebelumnya situs, - Situs Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dibajak dengan metode deface sejak Minggu (22/9). Peretas mengganti halaman depan situs Kemendagri dengan laman hitam yang memprotes soal disahkannya revisi UU KPK.

Situs resmi juga Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) pada Selasa (24/9) malam tidak bisa diakses.

Kemudian, situs Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diretas. Ketika CNNIndonesia.com mencoba membuka situs KPAI, tertera 'Service Unavailable'.

Namun, jika diketik dalam browser akan ada pesan singkat dari peretas.

"Maaf merusak halaman bapak dan ibu. Saya pikir dengan meretas KPAI, KPAI bisa mendengarkan keluh kesah bocah di bawah umur seperti saya. Jujur saja," tulis peretas situs KPAI. (jnp/evn)