83 Persen Perusahaan Indonesia Pakai Software Bajakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Business Software Alliance (BSA) mengungkapkan 83 persen perusahaan di Indonesia menggunakan software bajakan atau ilegal. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penggunaan software bajakan di level perusahaaan di kawasan se-Asia Tenggara bahkan Asia Pasifik.

Padahal menurut BSA, penggunaan software bajakan bisa membuat kerentanan perusahaan atas serangan malware naik 29 persen. Apalagi saat ini menurut Tarun Sawney, Senior Director BSA, di dunia tiap 8 detik ada satu malware baru yang lahir.

"Tingkat penggunaan software (ilegal) di kalangan perusahaan saat ini sangat tinggi [...] dan itu dapat menimbulkan sejumlah risiko bagi masyarakat, komunitas bisnis, dan keamanan nasional," kata Sawney, Senior Director BSA untuk wilayah Asia kepada awak media di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis (24/10).

Lihat juga: Indonesia Jadi Salah Satu Negara Target Phising

Lebih lanjut dalam laporannya BSA menyebut kerugian yang ditimbulkan akibat serangan malware ini bisa mencapai US$359 miliar per tahun (sekitar Rp5 kuadriliun; US$1=Rp14,047.30).

Negara-negara di kawasan ASEAN rata-rata turun tipis terkait penurunan penggunaan software ilegal. Berdasarkan survey BSA '2018 Global Software Survey', Indonesia penggunaan software bajakan pada perusahaan Indonesia hanya turun satu persen dari 2017 ke 2015. Pada 2015, penggunaan software bajakan di Indonesia mencapai 84 persen dan turun jadi 83 persen pada 2017.

Malaysia pun turun tipis dari 53 persen di 2015 ke 51 persen pada 2017. Singapura turun dari 30 persen ke 27 persen. Sementara itu, Thailand turun dari 69 persen ke 66 persen. Vietnam turun dari 78 persen ke 74 persen. Filipina turun dari 67 persen ke 64 persen. Secara keseluruhan, total penggunaan software bajakan di Asia Pasifik turun dari 61 persen ke 57 persen.

Sehigga, dibanding negara-negara Asia Tenggara lain, Indonesia menempati posisi paling tinggi terkait angka penggunaan software bajakan. Disusul oleh Vietnam dan Filipina.

Lihat juga: Biaya PC Lawas Lebih Mahal dari PC Baru

Padahal, Sawney mengatakan penggunaan software bajakan erat kaitannya dengan serangan malware. Pasalnya apabila perusahaan menggunakan software berlisensi, pengembang software akan memberi informasi terkait serangan malware serta mengirimkan tambalan atau patches ketika software ternyata memiliki kerentanan malware.

Direktur Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sarno Wijaya menyatakan bahwa kegagalan dalam menekan tingkat penggunaan software ilegal akan memicu penyebaran malware. Sebab, menurutnya software bajakan yang tidak mendapat pembaruan bakal menjadi celah atas serangan malware. 

BSA Global Software Survey yang dilakukan bersama IDC memiliki responden berjumlah 23 ribu orang yang terdiri dari karyawan perusahaan, CIO, serta konsumen di 110 negara di dunia. (eks/eks)