Menristek Bambang Masih 'Bingung' Cari Format Terbaik BRIN

CNN Indonesia | Kamis, 31/10/2019 17:05 WIB
Menristek Bambang Masih 'Bingung' Cari Format Terbaik BRIN Menristek dan Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro masih menggodok konsep penyatuan seluruh lembaga riset. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro mengatakan masih menggodok pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Salah satu fungsi BRIN yakni mengolah segala bentuk riset dasar hingga menjadi produk yang bisa dikomersialisasikan.

Pembentukan BRIN ini didasarkan oleh Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) yang disahkan DPR pada Juli 2019. UU tersebut mengamanatkan pembentukan badan riset nasional setingkat kementerian yang akan dipimpin pejabat setingkat menteri.

"BRIN konsepnya bahwa harus ada integrasi antara riset dari hulu, riset dasar sampai menjadi inovasi lalu sampai ke komersialisasi produk," ujarnya kepada awak media usai membuka High Level Meeting on Science, Technology and Higher Education Coorporation di Universitas Hasannudin, Makassar, Kamis (31/10).


Selain itu, BRIN dibentuk guna mencegah duplikasi riset. Sebab, menurut Bambang, kegiatan riset tidak hanya dilakukan di perguruan tinggi, melainkan ada di kementerian dan lembaga pemerintah. Itu yang menyebabkan riset menjadi sering tumpang tindih.

"Bahkan di pemerintah sendiri masih sering terjadi tumpang tindih. Itu yang mau dibereskan dengan adanya badan itu," kata Bambang.


Namun, Bambang mengaku pihaknya masih belum menemukan format yang pas soal mengintegrasikan seluruh lembaga riset di Indonesia. Termasuk soal kemungkinan meniadakan atau menggabungkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Pengendalian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

"Nanti kita lihat format yang terbaik. Intinya, tujuan BRIN tadi menciptakan integrasi riset dari hulu sampai ke hilir," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebetulnya, BRIN telah disuarakan oleh mantan Menrisetdikti Mohammad Nasir. UU Sisnas Iptek sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang disusun sejak 2014 sebagai pengganti UU Nomor 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek kemudian diajukan ke DPR pada 2017.

UU Sisnas Iptek tak hanya mengatur tentang peneliti seperti yang ada di UU lama, tapi juga perekayasa. UU Sisnas Iptek juga mengandung sejumlah ketentuan baru seperti rencana induk pemajuan riset nasional akan menjadi acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Menengah Nasional (RPJMN). 

Kala itu, Nasir mengeluhkan soal pengelolaan dana riset di Indonesia yang masih minim dan realisasi riset yang masih rendah. Nasir mengaku realisasi dana riset di berbagai kementerian dan lembaga pada tahun 2018, dari jumlah Rp 24,9 triliun yang dianggarkan negara hanya 44 persen atau Rp 10,9 triliun yang berhasil direalisasikan.


Nasir mengungkapkan beberapa penyebabnya, yakni penggunaan dana untuk menggelar forum group discussion (FGD) dan perjalanan dinas yang tidak efektif karena terkesan menghambur-hamburkan anggaran. Selain itu, tidak ada badan yang mengintegrasikan dana dan hasil riset yang masih terpecah di berbagai lembaga dan kementerian.

Pada kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo menunjuk Bambang Brodjonegoro sebagai Menristek dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

(din/DAL)


ARTIKEL TERKAIT