Keamanan Siber Jepang: Peretasan Naik Saat Polemik Iran-AS

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan solusi keamanan siber asal Jepang, NTT Communications menyebut serangan siber meningkat saat polemik Iran-Amerika. Aksi peretasan terus berlangsung sampai saat ini.

Menurut CEO NTT Hendra Lesmana, tak hanya menyasar kedua negara yang berkonflik, namun melebar ke sejumlah negara. Kendati demikian, Ia tak menyebutkan angka pasti berapa persen peningkatan yang terjadi.

"Memang meningkat [serangan siber], ada tujuan tertentu biasanya atau ada sesuatu yang ingin didapatkan. Bukan hanya satu negara tapi berbagai macam negara," tuturnya saat media briefing di Mood Coffee, Jakarta, Senin (13/1).

Lihat juga: Ahli Beberkan Cara Auto Like Seperti Facebook Anies Baswedan

Di Indonesia menurut Hendra, antisipasi yang dilakukan untuk menangkal serangan siber selama perang dingin Iran-AS tak hanya diinisiasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tetapi institusi terkait pun telah saling berkoordinasi.

Hal itu dimaksudkan untuk mencari cara terbaik mana yang dapat menghindarkan Indonesia dari serangan siber.

"Saya kira sekarang sudah cukup banyak yang dilakukan selain dari BSSN, mereka semua sudah berkoordinasi untuk mencari best practice demi menangkal serangan siber," pungkas Hendra.

Lihat juga: Tips Amankan Data Usai Hapus Aplikasi Agar Privasi Terjaga

Sebelumnya, pakar keamanan siber Pratama Persadha mengatakan bahwa perang Iran dan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump berpotensi meluas ke wilayah siber yang kemungkinan diikuti negara-negara lain maupun kelompok-kelompok tertentu.

Ia mengatakan agar Indonesia tidak terseret dalam serangan siber, masyarakat perlu menghindari pemakaian VPN (virtual private network) dari negara-negara yang sedang berkonflik beserta sekutunya.

[Gambas:Video CNN]

"Pernyataan Trump memperkuat perkiraan, saat ini sedang terjadi cyberwarfare antara kedua negara, yang kemungkinan besar diikuti oleh negara-negara lain maupun kelompok-kelompok tertentu," kata Pratama seperti dilaporkan Antara, Kamis (9/1).

"Kenapa tidak disarankan menggunakan IP negara berkonflik, hal ini untuk menghindari adanya serangan malware ke IP negara tertentu. Serangan malware masif bisa saja terjadi seperti saat wannacry dan nopetya hadir di pertengahan 2017," tambah Pratama. (jnp/mik)