Jenis Truk ODOL yang Terima Toleransi Kemenhub di Jalan Raya

Jakarta, CNN Indonesia -- Program Zero ODOL (Over Dimension dan Over Loading) bakal berlaku pada 2023, namun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tetap berkomitmen melakukan penertiban khusus pada area tertentu mulai bulan depan.

Khusus untuk penertiban itu, Kemenhub menyatakan memberikan toleransi pada lima jenis angkutan komoditas, yaitu bisnis pertambangan, semen, kaca, keramik, dan minuman ringan.

Penertiban truk ODOL segera dilakukan di sejumlah area, yakni di jalan Tol Tanjung Priok sampai ke Bandung serta Pelabuhan Merak dan Bakaheuni, serta Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk.

Pilihan Redaksi Menperin Sempat Minta Tunda, Basmi Truk ODOL 'Tetap Jalan' Proyek Basmi ODOL Giring Konsumen Beli Truk Lebih Banyak Rincian Modifikasi Truk Mitsubishi Fuso Agar Tahan Minum B30 Proyek Basmi Truk Kelebihan Muatan Ditunda Hingga 2023 Produsen Truk Tanggapi Basmi ODOL Ditunda Hingga 2023 Menhub Minta Pengusaha Berhenti Beli Truk ODOL yang Baru

"Kalau yang sekarang kami sudah mulai normalisasi terutama pada angkutan logistik yang tidak terkena toleransi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi di Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (5/3).

Budi memaparkan pihaknya bakal kembali menggelar rapat dengan sejumlah pengusaha. Sebab disebut banyak pengusaha di luar komoditas pertambangan, semen, kaca, keramik, dan minuman ringan yang meminta toleransi kepada pemerintah.

Menurut Budi pihaknya ingin mendengar rencana para pengusaha yang juga meminta toleransi. Kata dia jangan sampai pengusaha di luar lima komoditas itu cuma meminta keringanan.

"Saya minta mereka membuat rencana sampai tahun 2023 apa yang mau dilakukan, apa normalisasi apa investasi kendaraannya yang penting minimal jangan cuma minta tapi sampai 2023 tidak ada pergerakan," ucap Budi.

[Gambas:Video CNN]
Budi mengatakan pemerintah sangat serius dengan proyek pembasmian truk ODOL. Tujuan utama program itu adalah menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Budi melanjutkan truk ODOL membuat rugi negara. Pemerintah menilai muatan truk di luar ketentuan membuat banyak jalan menjadi cepat rusak.

"Jadi alasan kami melakukan kegiatan ini pertama atas asas keselamatan, kedua ada kerugian negara akibat kerusakan jalan," kata Budi. (ryh/fea)