Jakarta, CNN Indonesia -- Epidemiolog dari Universitas Griffith, Dicky Budiman menyarankan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta rutin melakukan
monitoring selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (
PSBB) transisi berlaku di Ibu Kota. Dia mengatakan hal itu untuk mengefektifkan pencegahan kasus baru virus corona.
"Jadi selama masa transisi ini, pemerintah DKI dan jajarannya ke bawah melakukan
monitoring sambil terus dievaluasi apakah pelonggaran ini sesuai dengan harapan, dalam artian tidak menimbulkan adanya kasus baru," ujar Dicky kepada
CNNIndonesia.com, Jumat (5/6),
Dicky menuturkan
monitoring dan evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh pihak mengikuti aturan
new normal yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya hal itu, dia menyebut Pemprov DKI bisa mengambil tindakan cepat jika tidak sesuai dengan harapan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Dicky menyampaikan Pemprov DKI juga harus melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat dan institusi terkait dengan new normal. Dia menilai new normal merupakan strategi pencegahan penularan Covid-19.
"Sehingga masyarakat jadi siap setelah nanti betul-betul PSBB ditiadakan mereka sudah paham apa kewajiban dan peran mereka dalam ikut melandaikan kurva," ujarnya.
Di sisi lain, Dicky mengingatkan pencegahan penularan Covid-19 bukan hanya tanggungjawab pemerintah. Sehingga, dia menyarankan masyarakat untuk pro aktif, yakni mematuhi segala imbauan yang disampaikan oleh pemerintah.
Masyarakat, kata dia, harus lebih peduli dan disiplin terhadap protokol kesehatan agar siap menghadapi tatanan kehidupan baru ketika memulai kembali beraktifitas.
Ada tiga hal yang mesti dihindari oleh masyarakat ketika masa transisi, yakni rapat dekat dengan banyak orang, menjauhi keramaian dan membuat keramaian, serta menghindari berada dalam satu ruangan yang tidak baik.
"Jadi kita semua peran penting untuk melindungi diri kita, keluarga, dan orang lain dari penularan atau tertularnya Covid-19. Jadi kita bisa melakukan peran penting ini dengan cara memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan menaati yang 3 R, yakni ramai, rapat, dan ruang," ujar Dicky.
Lebih dari itu, Dicky menilai masa transisi PSBB di DKI merupakan hal yang tepat karena berfungsi untuk monitoring dan evaluasi. Dia mengimbau pelonggaran bukan bentuk izin bagi orang berisiko untuk kembali beraktifitas.
"Untuk pegawai yang masuk harus di skrining. Yang berisiko memiliki penyakit komorbiditas, apalagi gangguan ginjal, paru-paru, diabetes, atau obesitas mereka harus tetap dianjurkan diberikan pilihan untuk bekerja diari rumah," ujarnya.
"Jadi pelonggaran ini bukan berarti pembolehan terhadap, baik itu orang berisiko atau kegiatan yang berisiko," ujar Dicky.
(jps/dal)
[Gambas:Video CNN]