Adu Tangguh Smart City Zaman Anies dan Sejuta Masalah DKI

CNN Indonesia | Senin, 22/06/2020 17:17 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) memberi salam usai memimpin upacara peringatan HUT ke-493 Kota Jakarta di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/6/2020). Upacara HUT Kota Jakarta yang diperingati setiap tanggal 22 Juni itu diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp. Ilustrasi Anies di HUT DKI Jakarta. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Jakarta, CNN Indonesia --

DKI Jakarta menginjak usia 493 tahun pada hari ini, Senin 22 April 2020. Beragam perubahan telah terjadi di ibu kota setiap tahunnya guna memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. 

Salah satu langkah perubahan yang dilakukan adalah dengan melahirkan sebuah konsep 'Jakarta Smart City' atau kota pintar. Sejak dibentuk 2014, konsep kota pintar telah melahirkan berbagai layanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kepala UP JSC Diskominfotik DKI Jakarta Yudhistira Nugraha menuturkan konsep kota pintar di era kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan memiliki perbedaan dengan konsep kota pintar ketika dibentuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.


Dia mengatakan kota pintar saat ini bukan hanya identik dengan teknologi.

"Apa yang kita lakukan saat ini dengan konsep smart city 4.0 itu itu adalah pendekatan pengembangan ekosistem," ujar Yudhistira kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (20/6).

Yudhistira mengatakan kota pintar identik dengan teknologi, birokrasi, efisiensi, kenyamanan, hingga kebahagiaan. Di Jakarta, Yudhistira mengatakan ada dua indikator kota pintar yang hendak dibangun, yakni inovasi dan bahagia.

Sebagai kota yang memiliki masalah kompleks, dia berkata Jakarta harus tumbuh sebagai kota yang inovatif dan bisa membahagiakan warganya.

Sedangkan untuk kota pintar 4.0, menurutnya peran pemerintah adalah sebagai kolaborator. Dia mengatakan peran itu sebagai respons atas penilaian bahwa setiap masalah di Jakarta bukan hanya tanggungjawab pemerintah.

"Kita menyadari pemerintah tidak bisa menyelesaikan semua permasalahannya. Sehingga kita butuh kolaborasi, mengharapkan peran aktif dari semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta," ujarnya.

Lebih lanjut, Yudhistira membeberkan ada empat prinsip dalam kota pintar 4.0, yakni mobile first; system and data driven technology; digital experience; dan smart collaboration.

Terkait dengan mobile first, Yudhistira menjelaskan merupakan pendekatan untuk menyediakan semua layanan yang mudah diakses oleh masyarakat dengan perangkat pintar.

Salah satu produk untuk mewujudkan prinsip itu adalah aplikasi JAKI (Jakarta Kini). Dia mengklaim JAKI adalah aplikasi super yang dapat menyajikan informasi dan layanan masyarakat yang terintegrasi.

Kemudian, dia juga menyebut platform CRM (Cepat Respon Masyarakat) yang berisi kanal aduan dan penerima laporan. Platform kanal aduan terdiri dari 13 kanal resmi, mulai dari berbasis aplikasi, sosial media, hingga tatap muka.

"Ke depannya juga kami akan menjadikan JAKI sebagai virtual identity. Kemudian, ke depannya juga bisa melakukan transaksi," ujarnya.

Prinsip kedua, Yudhistira menyampaikan di mengatakan DKI hendak menciptakan kultur digital leadership. Dia berkata kultur itu membuat pengambilan kebijakan berdasarkan data.

"Sebagai contoh pada saat penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar fase 1,2, dan 3, Pak Gubernur pada konferensi pers itu berdasarkan data," ujarnya.

Big Data ekosistem, Artificial intelligence (AI), dan machine learning, dia menyebut sudah dalam tahap pengembangan. Khusus AI, dia menyebut DKI bekerja sama dengan sebuah startup (perusahaan rintisan) untuk melakukan utilisasi AI.

"Artinya dalam masa PSBB kami bisa mengetahui berapa banyak orang yang patuh menggunakan masker," tutur Yudhistira.

Prinsip ketiga, Ia berkata DKI hendak menciptakan pengalaman digital. Dia mengatakan DKI ingin mewujudkan aksi yang berbasis data khusus agar terciptanya ekosistem. Misalnya, masyarakat tidak perlu tanya pihak RT/RW apakah laporannya sudah atau belum ditindaklanjuti.

"Kemudian contoh lain kami punya sensor udara di beberapa wilayah. Dengan JAKI masyarakat bisa memonitor kualitas udara di masing-masing wilayah tanpa perlu tanya RT atau dinas lingkungan hidup," ujar Yudishtira.

"Kita bisa memonitornya dari aplikasi," ujar Yudishtira.

Dalam rangka mewujudkan prinsip ketiga itu, dijelaskan Yudishtira, DKI bekerjasama dengan aplikasi Traffic. Lewat aplikasi itu, dia mengklaim masyarakat bisa mengetahui jadwal TransJakarta dengan detail.

Bahkan, dia mengklaim DKI sedang mengembangkan fitur Corona Likelihood Metric (CLM) untuk dipasang di JAKI. Lewat fitur itu, dia berkata masyarakat bisa melakukan cek mandiri Covid-19.

"Intinya ada dunia baru yang bisa membantu kita," ujarnya.

Prinsip terakhir, dia menyebut ibu kota bisa mengajak pihak lain untuk berkolaborasi. Misalnya, dia menyebut DKI menjadikan aplikasi JAKI sebagai aplikasi yang disediakan Pemprov, tapi terdapat aplikasi yang dibuat masyarakat atau swasta.

Salah satu bentuk kolaborasi, lanjut Yudishtura adalah JAKI bekerjasama dengan komunitas Jakarta Aman. Dia mengatakan kolaborasi itu melahirkan fitur untuk mendapat pertolongan dalam kondisi yang tidak aman.

"Kami sudah integrasi di JAKI apabila orang merasa panik atau tidak nyaman pada saat dia tekan tombol panic button di aplikasi Jak Aman," ujar Yudishtita.

Kemudian, dia mengklaim DKI berkolaborasi dengan aplikasi sekolah.mu untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan selama pandemi. Bahkan, dia mengatakan pesanan antar-jemput di Gojek dan Grab bisa dilakukan di JAKI.

Smart City Anies Kurang Sosialisasi

Pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna esensi utama dari Smart City adalah untuk menciptakan sistem pelayanan yang optimal. Sebuah kota pintar, kata dia harus mampu memudahkan kebutuhan masyarakat di semua sektor.

Sedangkan di Jakarta, Yayat menuturkan konsep Smart City di era Anies tidak tersosialisasi dengan baik. Dia menyampaikan banyak warga yang tidak mengetahui beragam aplikasi berbasis TIK yang dibuat pemerintah guna mempermudah pelayanan.

"Sekarang kita tidak tahu sejauh mana informasi itu bisa diakses oleh masyarakat. Sekarang tidak terdengar lagi mungkin karena tidak ada kejadian-kejadian khusus," ujar Yayat kepada CNNIndonesia.com.

Yayat menyampaikan salah satu aplikasi yang tidak tersosialisasi dengan baik adalah JAKI yang dibuat di era Anies. Selama ini, dia menilai masyarakat masih mengidentikkan Smart City dengan aplikasi Qlue yang meluncur di era Ahok.

Yayat membeberkan aplikasi Qlue memiliki fitur yang membuat masyarakat peduli dengan Jakarta. Sebab, dia menyampaikan masyarakat bisa melaporkan temuan hingga kejadian terkait pelayanan di Jakarta.

"Nah sekarang saya tidak tahu Qlue masih dilanjutkan atau tidak. Karena sistem itu akan menggerakkan aparatur sebetulnya," ujarnya.

Terkait dengan aplikasi JAKI yang menjadi andalan DKI saat ini, Yayat menilai tidak akan bermanfaat jika tidak dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Seperti Qlue, dia menyebut JAKI harus bisa mendorong aparatur pemerintah bekerja.

"Sebaik apapun sistem tapi tidak bisa menggerakkan orang, itu tidak berguna. Kalau DKI dulu itu orang bergerak melayani kalau diiringi dengan TKD (tunjangan kinerja daerah)," ujar Yayat.

"Dulu zaman Pak Ahok kan TKD-nya dinaikkan. Jadi kalau ada kejadian yang membahas bahwa ada pelayanan tidak pelayanan tidak maksimal, potong TKD-nya. Sekarang TKD tinggi, tapi bagaimana pelayanannya," ujarnya.

Aplikasi JAKI dan Pentingnya Koordinasi di DKI

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2