Adu Tangguh Smart City Zaman Anies dan Sejuta Masalah DKI

DKI Jakarta menginjak usia 493 tahun pada hari ini, Senin 22 April 2020. Beragam perubahan telah terjadi di ibu kota setiap tahunnya guna memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. 

Salah satu langkah perubahan yang dilakukan adalah dengan melahirkan sebuah konsep 'Jakarta Smart City' atau kota pintar. Sejak dibentuk 2014, konsep kota pintar telah melahirkan berbagai layanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kepala UP JSC Diskominfotik DKI Jakarta Yudhistira Nugraha menuturkan konsep kota pintar di era kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan memiliki perbedaan dengan konsep kota pintar ketika dibentuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dia mengatakan kota pintar saat ini bukan hanya identik dengan teknologi.

"Apa yang kita lakukan saat ini dengan konsep smart city 4.0 itu itu adalah pendekatan pengembangan ekosistem," ujar Yudhistira kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (20/6).

Yudhistira mengatakan kota pintar identik dengan teknologi, birokrasi, efisiensi, kenyamanan, hingga kebahagiaan. Di Jakarta, Yudhistira mengatakan ada dua indikator kota pintar yang hendak dibangun, yakni inovasi dan bahagia.

Sebagai kota yang memiliki masalah kompleks, dia berkata Jakarta harus tumbuh sebagai kota yang inovatif dan bisa membahagiakan warganya.

Sedangkan untuk kota pintar 4.0, menurutnya peran pemerintah adalah sebagai kolaborator. Dia mengatakan peran itu sebagai respons atas penilaian bahwa setiap masalah di Jakarta bukan hanya tanggungjawab pemerintah.

"Kita menyadari pemerintah tidak bisa menyelesaikan semua permasalahannya. Sehingga kita butuh kolaborasi, mengharapkan peran aktif dari semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta," ujarnya.

Lebih lanjut, Yudhistira membeberkan ada empat prinsip dalam kota pintar 4.0, yakni mobile first; system and data driven technology; digital experience; dan smart collaboration.

Terkait dengan mobile first, Yudhistira menjelaskan merupakan pendekatan untuk menyediakan semua layanan yang mudah diakses oleh masyarakat dengan perangkat pintar.

Salah satu produk untuk mewujudkan prinsip itu adalah aplikasi JAKI (Jakarta Kini). Dia mengklaim JAKI adalah aplikasi super yang dapat menyajikan informasi dan layanan masyarakat yang terintegrasi.

Kemudian, dia juga menyebut platform CRM (Cepat Respon Masyarakat) yang berisi kanal aduan dan penerima laporan. Platform kanal aduan terdiri dari 13 kanal resmi, mulai dari berbasis aplikasi, sosial media, hingga tatap muka.

"Ke depannya juga kami akan menjadikan JAKI sebagai virtual identity. Kemudian, ke depannya juga bisa melakukan transaksi," ujarnya.

Prinsip kedua, Yudhistira menyampaikan di mengatakan DKI hendak menciptakan kultur digital leadership. Dia berkata kultur itu membuat pengambilan kebijakan berdasarkan data.

"Sebagai contoh pada saat penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar fase 1,2, dan 3, Pak Gubernur pada konferensi pers itu berdasarkan data," ujarnya.

Big Data ekosistem, Artificial intelligence (AI), dan machine learning, dia menyebut sudah dalam tahap pengembangan. Khusus AI, dia menyebut DKI bekerja sama dengan sebuah startup (perusahaan rintisan) untuk melakukan utilisasi AI.

"Artinya dalam masa PSBB kami bisa mengetahui berapa banyak orang yang patuh menggunakan masker," tutur Yudhistira.

Prinsip ketiga, Ia berkata DKI hendak menciptakan pengalaman digital. Dia mengatakan DKI ingin mewujudkan aksi yang berbasis data khusus agar terciptanya ekosistem. Misalnya, masyarakat tidak perlu tanya pihak RT/RW apakah laporannya sudah atau belum ditindaklanjuti.

"Kemudian contoh lain kami punya sensor udara di beberapa wilayah. Dengan JAKI masyarakat bisa memonitor kualitas udara di masing-masing wilayah tanpa perlu tanya RT atau dinas lingkungan hidup," ujar Yudishtira.

"Kita bisa memonitornya dari aplikasi," ujar Yudishtira.

Dalam rangka mewujudkan prinsip ketiga itu, dijelaskan Yudishtira, DKI bekerjasama dengan aplikasi Traffic. Lewat aplikasi itu, dia mengklaim masyarakat bisa mengetahui jadwal TransJakarta dengan detail.

Bahkan, dia mengklaim DKI sedang mengembangkan fitur Corona Likelihood Metric (CLM) untuk dipasang di JAKI. Lewat fitur itu, dia berkata masyarakat bisa melakukan cek mandiri Covid-19.

"Intinya ada dunia baru yang bisa membantu kita," ujarnya.

Prinsip terakhir, dia menyebut ibu kota bisa mengajak pihak lain untuk berkolaborasi. Misalnya, dia menyebut DKI menjadikan aplikasi JAKI sebagai aplikasi yang disediakan Pemprov, tapi terdapat aplikasi yang dibuat masyarakat atau swasta.

Salah satu bentuk kolaborasi, lanjut Yudishtura adalah JAKI bekerjasama dengan komunitas Jakarta Aman. Dia mengatakan kolaborasi itu melahirkan fitur untuk mendapat pertolongan dalam kondisi yang tidak aman.

"Kami sudah integrasi di JAKI apabila orang merasa panik atau tidak nyaman pada saat dia tekan tombol panic button di aplikasi Jak Aman," ujar Yudishtita.

Kemudian, dia mengklaim DKI berkolaborasi dengan aplikasi sekolah.mu untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan selama pandemi. Bahkan, dia mengatakan pesanan antar-jemput di Gojek dan Grab bisa dilakukan di JAKI.

Smart City Anies Kurang Sosialisasi

Pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna esensi utama dari Smart City adalah untuk menciptakan sistem pelayanan yang optimal. Sebuah kota pintar, kata dia harus mampu memudahkan kebutuhan masyarakat di semua sektor.

Sedangkan di Jakarta, Yayat menuturkan konsep Smart City di era Anies tidak tersosialisasi dengan baik. Dia menyampaikan banyak warga yang tidak mengetahui beragam aplikasi berbasis TIK yang dibuat pemerintah guna mempermudah pelayanan.

"Sekarang kita tidak tahu sejauh mana informasi itu bisa diakses oleh masyarakat. Sekarang tidak terdengar lagi mungkin karena tidak ada kejadian-kejadian khusus," ujar Yayat kepada CNNIndonesia.com.

Yayat menyampaikan salah satu aplikasi yang tidak tersosialisasi dengan baik adalah JAKI yang dibuat di era Anies. Selama ini, dia menilai masyarakat masih mengidentikkan Smart City dengan aplikasi Qlue yang meluncur di era Ahok.

Yayat membeberkan aplikasi Qlue memiliki fitur yang membuat masyarakat peduli dengan Jakarta. Sebab, dia menyampaikan masyarakat bisa melaporkan temuan hingga kejadian terkait pelayanan di Jakarta.

"Nah sekarang saya tidak tahu Qlue masih dilanjutkan atau tidak. Karena sistem itu akan menggerakkan aparatur sebetulnya," ujarnya.

Terkait dengan aplikasi JAKI yang menjadi andalan DKI saat ini, Yayat menilai tidak akan bermanfaat jika tidak dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Seperti Qlue, dia menyebut JAKI harus bisa mendorong aparatur pemerintah bekerja.

"Sebaik apapun sistem tapi tidak bisa menggerakkan orang, itu tidak berguna. Kalau DKI dulu itu orang bergerak melayani kalau diiringi dengan TKD (tunjangan kinerja daerah)," ujar Yayat.

"Dulu zaman Pak Ahok kan TKD-nya dinaikkan. Jadi kalau ada kejadian yang membahas bahwa ada pelayanan tidak pelayanan tidak maksimal, potong TKD-nya. Sekarang TKD tinggi, tapi bagaimana pelayanannya," ujarnya.

Aplikasi JAKI dan Pentingnya Koordinasi di DKI

Ilustrasi HUT DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Selain pelayanan optimal, dia menyampaikan Smart City terkait dengan kepercayaan warga terhadap pemerintah. Dia mengatakan kepercayaan tidak akan terwujud jika banyak laporan yang terabaikan.

"Jadi pertanyaannya, apakah semua warga DKI menggunakan semua sisi informasi itu. Berapa banyak dan bagaimana warga DKI melihat respons yang diberikan?" ujar Yayat.

Minimnya partisipasi warga terhadap Smart City di era Anies, kata dia juga membuat korporasi dan badan usaha membuat aplikasi layanannya sendiri-sendiri. Misalnya rumah sakit, dia melihat rumah sakit hingga pasar membuat aplikasi sendiri yang terbilang sebih pintar dan cepat dari pemerintah.

"Akhirnya orang mengatakan kalau pemerintah tidak melayani ya gue cari alternatif lain. Di sinilah bisa disandingkan produk-produk smart city pemerintah itu berbanding dengan harapan masyarakat," ujarnya.

Lebih dari itu, dia menyampaikan kelemahan utama dari belum optimalnya konsep smart city di Jakarta karena tidak adanya big data. Dia melihat data di Jakarta masih tersebar sehingga sebuah aplikasi sulit dikembangkan.

"Sekarang sistem informasi tidak didukung data base yang kuat itu repot. Seperti contoh pelayanan Surat Izin Keluar Masuk Jakarta (SIKM). Ada banyak yang menggunakan tapi butuh banyak proses untuk mendapat surat itu," ujar Yayat.

"Jadi intinya aplikasinya dibutuhkan, mudah diakses, cepat, dan mudah dijalankan," ujarnya.

Menjajal JAKI, Aplikasi Buatan DKI

Pemerintah DKI Jakarta mengklaim JAKI merupakan aplikasi yang menyediakan akses beragam informasi resmi dan berbagai layanan masyarakat. Aplikasi yang baru diluncurkan pada awal tahun 2020 itu diketahui memiliki baragam fitur alias 

Berdasarkan pengamatan CNNIndonesia.com, aplikasi JAKI memiliki tampilan yang sederhana dengan dominasi warna oranye. Meski demikian, di dalam aplikasi yang membutuhkan email sebagai syarat pendaftaran itu memiliki 11 fitur dengan fungsi yang berbeda-beda.

Salah satu fitur yang menjadi andalan dari aplikasi itu adalah JakRespons. Miliki kemiripan dengan Qlue, JakRespons adalah fitur bagi warga untuk melaporkan berbagai kejadian yang ada disekitarnya, misalnya kerusakan jalan, kebersihan, parkir liar, vandalisme, hingga  pelayanan masyarakat.

Untuk menggunakan fitur itu, pengguna cukup mengambil gambar hal yang hendak dilaporkan secara langsung dari kamera atau dari galeri. Setelah itu, pengguna diminta memberi penjelasan soal hal yang dilaporkan dan alamat detil.

Setelah hal itu dilakukan, aplikasi JAKI akan memberikan keterangan 'menunggu' di laporan yang diunggah. Meski tidak ada batas waktu yang diperlihatkan, aplikasi itu akan mengeluarkan keterangan 'koordinasi' atau 'disposisi' ketika laporan sudah diteruskan ke dinas terkait.

Jika laporan ditindaklanjuti, aplikasi akan mengeluarkan keterangan 'proses' ketika laporan dikerjakan dan keterangan 'selesai' ketika laporan sudah selesai dilakukan. Sama dengan Qlue, aplikasi itu akan menampilkan foto sebagai bukti bahwa laporan sudah ditindaklanjuti.

Selain JakRespons, JAKI juga menawarkan fitur JakPangan yang berisi informasi harga komoditas pangan di setiap pasar yang ada di Jakarta. Kemudian JakWarta berisi berita kegiatan dan acara yang dilakukan dinas terkait.

Selanjutnya ada fitur JakPantau yang berguna untuk memantau ketinggian permukaan air di sejumlah titik di DKI. Terdapat pula fitur JakCLM (Kalkulator Covid-19) berbasis machine learning di Indonesia untuk mengukur kemungkinan seseorang Covid-19. Terkait JakCLM, pengguna diminta jujur mengisi data hingga NIK.

Aplikasi selanjutnya adalah JakSiaga yang berisi nomor telepon penting di Jakarta, seperti polisi, PMI, posko bencana alam, SAR, hingga Jakarta Siaga.

Sedangkan aplikasi JakAman, pengguna akan dialihkan ke aplikasi khusus bernama Jakarta Aman bisa hendak menggunakannya. Aplikasi itu berisi tombol darurat yang akan memberitahu BPBD DKI jika pengguna dalam keadaaan darurat.

Ada pula aplikasi JakIspu untuk melihat indeks pencemaran udara di seluruh wilayah di Jakarta yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu ada fitur JakSurvei yang digunakan untuk menilai kinerja Pemprov DKI Jakarta sekaligus mengisi survei yang akan digunakan dalam membantu penyusunan kebijakan.

Kebutulan, tidak ada survei yang tersedia ketika CNNIndonesia.com hendak menggunakan fitur tersebut.

Di sisi lain, JAKI juga memiliki fitur JakApp yang juga menawrkan berbagai aplikasi seperti JakEfo, panJKT, MRT Jakarta, JakOne, iJakarta, Tijeku, dan Pantau Banjir. Pengguna akan diarahkan ke App Store atau Play Store ketika hendak menggunakan salah satu aplikasi tersebut.

Terakhir, JAKI dilengkapi dengan fitur JakCo yang berisi beragam aplikasi populer seperti Bukalapak, Gojek, Grab, Shoppe, dan Tokopedia. Namun, pengguna tetap harus mengunduh aplikasi tersebut ketika hendak menggunakannya.