Target Aturan Teknis Kendaraan Listrik Kelar September

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkap regulasi dan road map (peta jalan) industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) bakal selesai dalam dua pekan dari sekarang.

Luhut menjelaskan pihaknya sudah membahas lagi Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dengan kementerian lain pada Rabu (26/8). Dia mengatakan penyusunan regulasi lintas kementerian terkait hal itu harus diharmonisasikan.

"Saya berharap agar kehadiran regulasi dan road map KBLBB yang dibahas dari semua kementerian dalam rapat hari ini bisa selesai dalam dua minggu ke depan," kata Luhut mengutip akun Instagram resminya, Rabu (26/8).

[Gambas:Instagram]

Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sudah memiliki payung hukum, yakni Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Regulasi ini sudah terbit tahun lalu, namun belum dapat diterapkan sebab ketentuan teknis belum tersedia.

Koordinasi yang dilakukan Luhut dengan kementerian lain dipercaya membahas kelanjutan ketentuan teknis agar bisa diaplikasikan pemain industri dan juga adaptasi atas situasi pandemi.

Luhut memaparkan kehadiran regulasi sangat penting bagi kelangsungan industri kendaraan listrik Indonesia. Diharapkan juga regulasi membuat Indonesia tidak hanya menjadi pasar kendaraan listrik buatan pihak asing.

"Sehingga industri KBLBB bisa menjadi industri pionir untuk pasar dalam negeri yang potensial, bukan sekadar menjadikan Indonesia sebagai pasar kendaraan listrik produksi luar negeri," ungkap Luhut.

Menurutnya juga Indonesia merupakan negara potensial dalam mengembangkan kendaraan listrik, sebab memiliki material pembuatan baterai.

"Jika lompatan besar dari bijih nikel menjadi pusat mobil listrik dunia ini berhasil kita ciptakan, keuntungan terbesarnya adalah perekonomian Indonesia bisa segera pulih dengan terserapnya puluhan ribu tenaga kerja," katanya.

Langkah Luhut ini dikatakan terinspirasi pidato Presiden Joko Widodo di sidang tahunan MPR RI pada 14 Agustus. Jokowi disebut mengajak membajak momentum krisis akibat pandemi untuk melakukan lompatan besar.

Salah satu lompatan besar itu adalah "hilirisasi" yang diinterpretasikan sebagai pengembangan industri kendaraan listrik di dalam negeri.

Buat mendukung hal itu Luhut juga meminta ada dukungan moril dari pemerintah, misalnya menjadikan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas operasional kementerian dan BUMN. Selain itu dia juga meminta dukungan materiil berupa insentif fiskal berbasis Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk memicu pertumbuhan industri komponen dalam negeri.

"Sehingga juga kita mampu tunjukkan kepada dunia bahwa di masa krisis yang sulit seperti ini kita tidak meratapinya. Tetapi kita sedang bersiap menjadi pemegang kunci industri kendaraan listrik dunia dengan berdikari mengolah hasil kekayaan alam kita sendiri," ucap Luhut.