Menakar Pandemi Covid-19 RI yang Masih Gigit Jari

Ketika warga kota Wuhan sudah bisa melewati perayaan tahun baru 2021 dalam keramaian, sebagian besar warga dunia masih harus gigit jari termasuk Indonesia.

Kota Wuhan dinilai berhasil menangani penyebaran virus Covid-19, dengan melakukan karantina wilayah (lockdown) yang ketat selama kurang lebih 3 bulan. Selama tiga bulan, tak ada pergerakan warga masuk dan keluar kota itu.

Imbasnya, Wuhan dinyatakan berhasil atasi wabah Covid-19 dalam lima bulan. Meski demikian, mereka masih waspada dengan menjaga protokol kesehatan.

Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono menilai keberhasilan China menyelesaikan wabah dalam lima bulan tak lepas dari ketegasan pemeirntah China lakukan penguncian wilayah (lockdown).

"Kita(masyarakat) jangan iri dengan Wuhan, wong kita tidak patuh oleh aturan tetapi ingin mendapatkan hasil yang sama. Kalau kita patuhi aturan seperti di Wuhan tapi hasilnya tidak sama ya baru kita iri, " singgung Windhu.

Padahal di awal penyebaran Covid-19 di Indonesia, Indonesia juga telah menerapkan pembatasan wilayah yang dikenal sebagai PSBB.

Namun, menurut Pandu, lockdown diterjemahkan dengan gaya yang berbeda oleh kepemimpinan Joko Widodo. Ia bersama jajaranya menamakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) untuk membatasi gerak-gerik masyarakatnya. Namun hal ini dinilai masih carut marut dalam pelaksanaanya.

"Pemerintah merasa tidak siap dan tidak punya duit buat jamin masyarakatnya. PSBB pun dipersulit dengan banyaknya persyaratan, sempat DKI di tolakmengajukan, padahal DKI sudah dari awal ingin ditutup untuk meminimalisir sebaran, " ujarnya.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, pelaksanaan PSBB di awal tidak optimal hingga meninggalkan momentum golden period atau periode emas, yang merupakan ajang pemerintah untuk menangani penyebaran virus lebih serius.

"Pada saat dimana penularan yang sangat tinggi dan masih terbatas, itu adalah masa emas untuk bisa menekan dan membatasi ke wilayah lainnya. Biar hanya Jabodetabek. Tidak perlu wilayah Indonesia lainnya, " katanya.

Ia berpandangan, PSBB total yang sudah dilakukan oleh pemerintah di awal masuknya pandemi masih belum optimal. Masyarakat masih bisa keluar rumah, hingga sebagian penerbangan masih beroperasi. Jika mengacu pada Kota Wuhan, seharusnya pemerintah melakukan seluruh aktivitas sementara paling tidak satu bulan.

Di samping itu Ia juga menggaris bawahi testing yang dilakukan oleh pemerintah. Saat itu pemerintah tidak bergerak cepat untuk melakukan tracing dan testing kepada warganya. Jika langkah-langkah tersebut sudah seirama, maka, dengan demikian pemerintah bisa membatasi penularan nantinya.

Dihubungi terpisah, Epidemiolog Universitas Airlangga, Windhu Purnomo juga sejalan dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Pandu. Ia menyayangkan pemerintah tidak melakukan langkah strategis dan jitu disaat periode emas.

Seharusnya pemerintah memberlakukan seperti layaknya di Wuhan, yaitu lockdown ketat. Dengan cara tersebut Ia memprediksi virus Covid-19 dalam 5 bulan akan teratasi.

"Kalau 3 bulan pertama kita strict lockdown kaya China, Agustus kita mungkin selesai. Masalahnya ini kita kehilangan waktu dan moment karena sudah berbulan-bulan," katanya pada Senin (4/1).

Ia juga mengkritik penerapan PSBB yang dinilai abal-abal karena tetap ada pergerakan dengan alasan penyelamatan ekonomi. Ia pun menyayangkan dengan alasan menyelamatkan ekonomi malah membuat pandemi jadi berkepanjangan.

"Malah pas covid belum kesini kita malah membuka diskon wisata, padahal negara lain sudah ada kasus" tuturnya.

Namun penyesalan dan kekecewaan atas penanganan awal pandemi tidak perlu dijadikan persoalan. Kini peran pemerintah yang harus memberikan langkah yang ketat terkait penerapan protokol 3M. Melalui cara ini Ia menaruh harapan dapat berdampak besar dalam menangani penyebaran virus.

"3M saat ini sudah mulai loyo, banyak masyarakat yang sudah tidak lagi menjaga jarak dan memakai masker. Padahal walaupun vaksin sudah disuntikan, penularannya tetap ada, " tuturnya.

Ia juga menyinggung masyarakat Indonesia yang dinilai, kerap mengabaikan aturan yang dibuat pemerintah untuk menangani sebaran virus.