Jokowi Tak Mau RI Korban Raksasa Digital, Pakar Nilai Sulit

Lebih lanjut, Pratama membeberkan contoh praktik tidak adil raksasa teknologi di Indonesia adalah ketika Google dan Facebook tidak membayar pajak. Kemudian, ecommerce Shopee yang memberikan akses pada toko dari China untuk menjual barang super murah dan free ongkir dari China ke Indonesia.

"Dalam kasus ini, UMKM didorong untuk terus peningkatan ekspor, tapi dari pemerintah tidak ada usaha untuk bertahan dari serbuan produk asing yang lebih murah," ujarnya.

Kemudian, dia menyinggung desakan pemerintah agar UMKM untuk Go Digital dan Go Online. Padahal, di saaat bersamaan, pemerintah memberi peluang kepada Shopee banyak menjual produk import karena tidak membuat regulasi pembatasan produk import yang ketat.

"Maka dari itu pentingnya salah satu fungsi pemerintah adalah untuk memproteksi produk asing demi menjaga keberpihakan kepada UMKM lokal," ujar Pratama.

Pratama menambahkan bahwa Indonesia tidak dianggap oleh pemilik platform-platform besar. Sebab, mereka mengetahui bahwa Indonesia tidak punya bargaining power dan masih jauh dari mandiri.

Misal, dia membeberkan masalah server pada platform. Seharusnya pemerintah mewajibkan platform besar menggunakan server di dalam negeri. Namun, hal itu tidak terjadi karena pemerintah mengeluarkan PP Nomor 71 tahun 2019 yang membebaskan entitas bisnis menggunakan server di luar Indonesia.

Atas semua fakta itu, Pratama berpendapat Indonesia belum siap lepas dari genggaman raksasa teknologi di era digital karena tidak memiliki alternatif.

"Kita bisa mencontoh Tiongkok yang dalam menghadapi era digital sudah mempersiapkan platform pengganti dari Google, Facebook, dan kawan-kawan. Contohnya ada WeChat, QQ, Baidu, Weibo dan sekarang yang mengglobal adalah TikTok," ujarnya.

Kemkominfo belum memberi tanggapan perihal pernyataan Jokowi agar Indonesia tidak menjadi korban praktik tidak adil dari raksasa digital dunia.