Kominfo Disebut Bisa Minta Operator Kelola Trafik Netflix dkk

CNN Indonesia | Jumat, 05/03/2021 21:24 WIB
Lewat PP Postelsiar yang baru terbit, kominfo disebut bisa meminta operator telekomunikasi RI atur trefik OTT Asing seperti Netflix hingga lokal. Ilustrasi OTT asing Netflix. (CNN Indonesia/Daniela)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pakar hukum Telekomunikasi Imam Ghazali menilai posisi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bisa lebih kuat mengatur perusahaan over the top (OTT) asing seperti Netflix dkk di Indonesia lewat Peraturan Pemerintah (PP) No 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, Penyiaran (Postelsiar).

Salah satunya mengatur mekanisme kerja sama antara penyelenggara OTT asing dan lokal dengan penyelenggara telekomunikasi tanah air.

"Kominfo memiliki dasar yang kuat untuk mewajibkan OTT asing dan lokal bekerja sama dengan operator telekomunikasi, berdasarkan prinsip adil, wajar, dan non-diskriminatif, serta menjaga kualitas layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Imam lewat keterangan tertulis, Jumat (5/3).


Imam menilai kewenangan untuk membuat aturan teknis PP Postelsiar berada di Kemenkominfo. Pasal 15 ayat 1 PP Postelsiar sudah cukup kuat menjerat secara administratif bagi OTT asing untuk melakukan kerja sama dengan operator telekomunikasi.

Menurut Imam, kewenangan penyelenggara telekomunikasi dalam pengaturan trafik yang diatur dalam PP Postelsiar ini juga sudah jelas. Jika tugas itu tidak dilaksanakan, maka kualitas layanan telekomunikasi tentu menjadi menurun.

Pasal 15 ayat 6 Postelsiar, kata Imam, lebih memperkuat lagi dengan mengatur bahwa kepentingan nasional sebagai salah satu dasar dilakukannya pengaturan trafik tersebut.

Frasa 'kepentingan nasional' ini adalah jalan bagi pemerintah untuk menugaskan penyelenggara telekomunikasi melakukan pengaturan trafik terhadap penyelenggara OTT asing hingga lokal jika terdapat ancaman terhadap kepentingan Nasional.

"Saat ini masih banyak platform video streaming asing yang masih mendistribusikan konten negatif. Konten tersebut mengandung unsur pornografi, LGBT dan kekerasan yang dilarang dalam UU ITE maupun UU Pornografi. Penyebaran konten negatif sudah jelas bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia," kata Imam.

"Dengan adanya aturan kewajiban kerja sama ini, Kominfo dapat memaksa OTT bekerja sama dengan operator telekomunikasi, sehingga dapat menekan jumlah konten ilegal tersebut," tambahnya.

Dengan UU ITE, UU Pornografi hingga alat Mesin Pengais Konten Negatif (AIS) yang dimiliki Kominfo, seharusnya konten negatif yang ada di platform digital dapat dengan mudah diberangus.

"Tugas menekan peredaran konten negatif di ruang digital diemban oleh Kominfo selaku regulator. Harusnya konten negatif bisa ditekan. Namun kenyataannya belum sesuai dengan yang diharapkan," kata Imam.

Sebelumnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegaskan akan mendukung Kominfo maupun operator telekomunikasi untuk melakukan penindakan terhadap OTT asing yang tidak taat hukum di Indonesia.

Penindakan yang dilakukan bisa berupa pengaturan bandwidth hingga blokir aplikasi OTT asing yang masih mendistribusikan dan menyiarkan konten negatif.

Kisruh Netflix dan perusahaan telekomunikasi tanah air Telkom juga sudah muncul sejak tahun 2020. Telkom menyindir Netflix yang meletakkan server-nya di Singapore, namun konten video resolusi tinggi ini harus terdistribusi ke jaringan CDN Telkom di Indonesia.

Seharusnya menurut Telkom, Netflix wajib interkoneksi (direct-peering) dengan CDN Telkom.

Kisah Netflix di negara Amerika Serikat sendiri yang dikenal sebagai pencipta gagasan Netralitas Jaringan (net-neutrality) juga serupa, Netfilx akhirnya di tahun 2014 membayar peering kepada seluruh Telco dan ISP besar yaitu Comcast, Time Warner Cable, Verizon, dan AT&T setelah sekitar dua tahun tidak mencapai kesepakatan.

Meski belum ada kesepakatan komersial yang seimbang dan fair bagi Telkom, tetapi perusahaan ini tetap akan memberikan kesempatan pelanggannya menikmati Netflix.

(dal/DAL)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK