Netizen RI Disebut Lebih Tertarik Bahas Babi Ngepet dari BRIN

Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menyampaikan warganet Indonesia lebih tertarik membahas isu 'babi ngepet' yang sempat menghebohkan warga Depok ketimbang isu terkait Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Hal ini ia peroleh dari hasil riset percakapan netizen di media sosial Twitter.

"Bagi publik, topik terkait riset dan inovasi tidak menarik bagi mereka. Meski ini sangat penting bagi kemajuan bangsa, tapi tampaknya minat dan pemikiran mereka belum sampai ke sana. Mereka lebih berminat dengan itu babi ngepet yang memperlihatkan kemunduran berpikir," ujar Ismail lewat Twitter, Senin (3/5).

Ismail menyampaikan data SNA memperlihatkan ada tiga klaster besar dalam peta perbincangan BRIN dan babi ngepet, yakni dari kalangan pro-kontra pemerintah. Tapi, dalam topik BRIN, klaster pro pemerintah lebih kecil.

Ismail menyebut klaster ketiga sangat besar ukurannya, tapi bukan bagian dari pro-kontra, melainkan klaaster netizen umum. Dari warna node biru, tampak kebanyakan dari mereka membahas isu 'babi ngepet'. Hanya sedikit yang berwarna orange tentang BRIN.

[Gambas:Twitter]

Terkait hal itu, Ismail menilai publik lebih suka membahas 'small talk' selama itu bersifat kontroversial. Menurutnya, hal itu berbahaya karena ke depan publik akan mudah dialihkan perhatiannya dari hal-hal besar dan esensial bagi masa depan bangsa.

Ismail juga menyinggung para akademisi yang tidak berminat atau berani menyampaikan pemikirannya secara terbuka, membangun diskursus di kalangan cendikiawan dan publik tentang isu penting di media sosial. Dia menduga peneliti lebih aktif di lingkungan tertutup seperti WA group dan webinar.

Dari SNA, dia berkata tampak bahwa hanya klaster kontra pemerintah yang banyak dan konsisten mengangkat isu BRIN. Dia melihat mereka tak banyak yang membahas 'babi ngepet'. Jika klaster ini tidak bersuara, dia memprediksi medsos Indonesia sudah ditutup oleh isu 'babi ngepet'.

"Semoga ini bukan tanda 'matinya kepakaran' di Indonesia. Kalau iya, yang rugi adalah seluruh bangsa ini," ujar Ismail.