279 Juta Data Bocor, Ahli Kritik Pemerintah Dominan Orang Tua

CNN Indonesia | Selasa, 25/05/2021 19:34 WIB
Pakar kritik sense of urgency pemerintah dalam melindungi data penduduk usai 279 juta data warga termasuk TNI-Polri bocor. Ilustrasi data penduduk bocor. (Istockphoto/ Undefined)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya mengkritik sense of urgency pemerintah dalam melindungi data masyarakat. Dampaknya, sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia yang bocor dan dijual di forum hacker.

Bahkan, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan mencermati risiko keamanan nasional pada isu kebocoran data yang diduga milik BPJS Kesehatan. Pasalnya, data yang bocor tersebut mencakup data kependudukan anggota TNI dan Polri.

Alfons menilai sense of urgency pemerintah untuk melindungi data penduduk Indonesia harus ditingkatkan. Salah satunya mengganti posisi sumber daya manusia (SDM) di dalamnya yang saat ini didominasi orang tua.


"Di zaman yang sudah serba digital ini pemerintah juga perlu menyesuaikan dengan menempatkan lebih banyak darah baru seperti millenial yang lebih mengerti pentingnya data dan bagaimana mengelola dan mengamankan data dengan baik," kata Alfons kepada CNNIndonesia.com, Senin (25/5).

Ia kembali menekankan di zaman yang sudah serba digital ini perlindungan terhadap data pribadi memang sudah harus menjadi salah satu fokus utama dari setiap institusi dan pemerintahan.

Selain itu, Alfons mengatakan pemerintah perlu memperhatikan proses edukasi ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berkesinambungan soal pentingnya perlindungan data.

Senada, Kepala Lembaga Riset Siber CISSReC Pratama Persadha meminta mulai saat ini semua instansi di bawah pemerintah wajib bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan audit digital forensic guna menutupi celah sistem keamanan siber.

"Pemerintah juga wajib melakukan pengujian sistem atau Penetration Test (Pentest) secara berkala kepada seluruh sistem lembaga pemerintahan. Ini sebagai langkah preventif sehingga dari awal dapat ditemukan kelemahan yang harus diperbaiki segera," kata Pratama dalam keterangan tertulis.

Pratama mengatakan penguatan sistem dan SDM juga perlu ditingkatkan, sementara adopsi teknologi utamanya untuk pengamanan data juga perlu dilakukan. Kata dia, Indonesia masih dianggap rawan akan peretasan karena memang kesadaran keamanan siber masih sangat rendah.

Sebelumnya sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forums. Data yang dijual itu terdiri dari namma lengkap, KTP, nomor telepon, email, NID dan alamat.

Bocornya data penduduk itu diduga berasal dari kebocoran data pengguna yang dibobol dari data yang dimiliki oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Saat ini BPJS Kesehatan menyatakan telah resmi membuat laporan polisi terkait dengan penjualan data kependudukan yang diduga berasal dari perusahaan pelat merah itu.

(can/DAL)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK