Proyek Galileo Pimpinan Harvard: Cari Jejak Teknologi Alien
Sekelompok tim ilmuwan akan memulai proyek penelitian internasional yang dipimpin oleh Universitas Harvard untuk mencari bukti kehidupan di luar bumi seperti teknologi alien.
Proyek ini dinamakan Galileo dipimpin oleh profesor astronomi Harvard Avi Loeb bersama Frank Laukien, CEO Bruker Corporation, produsen peralatan ilmiah yang berbasis di Massachusetts, mengutip Space.
"Proyek Galileo didedikasikan untuk proposisi bahwa manusia tidak dapat lagi mengabaikan kemungkinan keberadaan Peradaban Teknologi Luar Angkasa (ETC)," menurut tim tersebut yang mengumumkan dalam sebuah pernyataan.
Proyek ini mengikuti laporan pemerintah AS dari bulan lalu tentang sejumlah Fenomena Udara Tak Dikenal yang dilaporkan oleh personel angkatan laut bernama Oumuamua, sebuah objek berbentuk panekuk antarbintang yang memasuki tata surya pada 2017.
Oumuamua tidak menyerupai komet atau asteroid yang diamati sebelumnya. Namun sempat memicu perdebatan di antara para astronom tentang asal-usulnya yang sebenarnya.
Menurut tim Proyek Galileo, Oumuamua ternyata memiliki sifat yang sangat anomali dan menentang penjelasan alami untuk dipahami dengan baik.
"Kami hanya bisa berspekulasi, dengan memperluas imajinasi kami ke 'Oumuamua' yang mungkin menjadi objek teknologi luar angkasa, mirip dengan layar cahaya atau piringan komunikasi yang sangat tipis," kata tim tersebut mengutip The Guardian.
Lihat Juga : |
Laporan itu menyebut alih-alih mencari sinyal elektromagnetik, Proyek Galileo akan mencari objek fisik yang terkait dengan peralatan teknologi luar angkasa, yang juga dikenal sebagai technosignatures.
Proyek ini akan mengikuti tiga penelitian utama, yakni mendapatkan gambar UAP beresolusi tinggi melalui sensor multi-detektor, mencari dan melakukan penelitian mendalam tentang objek antarbintang "mirip Oumuamua", dan mencari satelit ETC potensial.
"Kami ingin menghilangkan kabut melalui analisis yang transparan dan ilmiah dengan mengumpulkan data kami sendiri, bukan data berdasarkan sensor milik pemerintah, karena sebagian besar data itu diklasifikasikan," kata Laukien.