Rentetan Kasus Dugaan Kebocoran Data Kesehatan Pemerintah

CNN Indonesia
Jumat, 03 Sep 2021 15:00 WIB
Rentetan Kasus Dugaan Kebocoran Data Kesehatan Pemerintah
Ilustrasi. (Istockphoto/ Dusanpetkovic)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah kasus dugaan kebocoran data kesehatan milik pemerintah beberapa kali terjadi di Indonesia.

Yang paling terbaru adalah dugaan kebocoran data pada aplikasi Indonesia Health Alert Card atau eHAC yang dikelola Kementerian Kesehatan, sebelum digabung dengan aplikasi PeduliLindungi.

Sejumlah pakar teknologi informasi sudah mengingatkan kepada pemerintah supaya berhati-hati dengan pengamanan data penduduk. Sebab di masa digital seperti saat ini data adalah hal rawan yang harus dilindungi supaya tidak disalahgunakan buat kejahatan siber.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, data penduduk juga bisa dipakai buat menganalisa dan memetakan perilaku penduduk dalam situasi konflik atau rekayasa politik melalui media sosial dan internet seperti menjelang pemilihan umum.

Berikut ini sejumlah kasus dugaan kebocoran data kesehatan pemerintah yang dirangkum CNNIndonesia.com.

Data BPJS Kesehatan

Pada Mei 2021 BPJS mengalami pembobolan data, diduga sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia yang berasal dari BPJS kesehatan bocor dan dijual di forum hacker.Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan mencermati risiko keamanan nasional pada isu kebocoran data yang diduga milik BPJS Kesehatan.

Pasalnya, data yang bocor tersebut mencakup data kependudukan anggota TNI dan Polri. Data yang dijual itu terdiri dari nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, NID dan alamat.

Polisi pun melakukan penyelidikan terkait dengan penjualan data kependudukan yang diduga berasal dari perusahaan pelat merah itu. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sempat menggeledah kantor BPJS Kesehatan selama tiga hari dalam rangka penyelidikan.

Rentetan Kasus Dugaan Kebocoran Data Pemerintah

Rentetan Kasus Dugaan Kebocoran Data Kesehatan Pemerintah

Ilustrasi. (Istockphoto/ South_agency)

Data eHAC

Dugaan kebocoran data dari aplikasi Indonesia Health Alert Card atau eHAC yang digagas kemenkes pertama kali diungkapkan oleh tim peneliti dari vpnMentor, sejak 15 Juli lalu.

Saat itu, vpnMentor telah berusaha menghubungi Kemenkes terkait kebocoran data tersebut namun tidak mendapat tanggapan.

Baru pada 22 Agustus lalu laporan vpnMentor mendapat tanggapan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Alhasil pada 24 Agustus, BSSN memutuskan mengambil tindakan dengan menonaktifkan peladen eHAC versi lama.

Menurut vpnMentor, jumlah data eHAC yang bocor mencapai 1,4 juta orang, dan yang sudah terbuka mencapai 1,3 juta orang.


Sertifikat Vaksin dan NIK Presiden Jokowi

Dugaan kebocoran sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo (Jokowi) beredar di internet.

Dalam tangkapan layar yang beredar di internet tampak tampilan yang serupa dengan sertifikat vaksin yang ada di layanan Pedulilindungi.

Pada gambar tangkapan layar itu tertulis Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19 atas nama Ir. Joko Widodo lengkap dengan data tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), kodeQR, nomor ID vaksinasi, jenis vaksin yang digunakan, dan tanggal vaksinasi dilakukan.

Selain itu, netizen lain juga membagikan foto e-KTP Jokowi lengkap dengan alamat dan data pribadi tanpa ada sensor sedikitpun. Kemudian NIK Jokowi bisa dengan mudah diakses.

Salah satunya melalui situs KPU. Pada situs tersebut tercantum data NIK Jokowi.

Saat itu Jokowi mencantumkan NIK untuk kepentingan administrasi dalam Pemilihan Presiden.

LIHAT SELENGKAPNYA