Pengamat Bongkar Kelemahan Pengawasan Data PeduliLindungi

Meskipun sudah dilakukan pengamanan dengan pencegahan aplikasi tidak diinstal dari sumber aplikasi resmi, tetap saja hal itu hanya sebuah bentuk mitigasi. Kun menilai mitigasi itu tidak menghilangkan hal yang menjadi masalah kebocoran.

Lebih lanjut Kun juga menyoroti soal tanggung jawab penyimpanan data pengguna pada sebuah aplikasi. Ia menilai, seluruh pemangku kepentingan yang membentuk aplikasi bertanggung jawab dalam suatu sistem aplikasi jika terjadi kebocoran.

Lihat Juga : Pengamat Kritik Kemenkes Ceroboh Kelola Data dengan Mitra

Saat ini ia menilai masalah yang harus disoroti adalah kesadaran dan pemahaman penyedia aplikasi target utamanya bukan lagi kepada fitur dan fungsi, melainkan keamanan pada sistem keamanan aplikasi.

"Artinya, ketika suatu organisasi memiliki aplikasi publik maka organisasi tersebut harus sudah siap dengan pengamanan sistem IT seluruh organisasinya, bukan hanya keamanan aplikasi atau datanya saja. Dalam hal ini adalah Kemkes dan Kominfo," katanya.

Pekan lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G Plate, meminta dugaan kebocoran data sertifikat vaksin milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tersebar di internet dikonfirmasi ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebab, data sertifikat vaksin yang ada di PeduliLindungi disimpan di pusat data Kemenkes yang diklaim aman.

Lihat Juga : Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, SAFEnet Kritik PeduliLindungi

Sertifikat vaksin milik Jokowi sebelumnya tersebar di jagat maya. Dalam tangkapan layar yang beredar di internet tampak tampilan yang serupa dengan sertifikat vaksin di layanan PeduliLindungi.

Dalam tangkapan layar itu tertulis Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19 atas nama Ir. Joko Widodo lengkap dengan data tanggal lahir, NIK, kodeQR, nomor ID vaksinasi, jenis vaksin yang digunakan, dan tanggal vaksinasi dilakukan.