Kominfo Tanggapi Rencana Gugatan Bocor Data BPJS Kesehatan

Sementara kasus kebocoran data BPJS Kesehatan yang terjadi pada Mei lalu belum terang, beredar informasi mengenai kebocoran data Health Alert Card (eHAC) besutan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes).

Selain itu adalah kebocoran data pribadi Presiden Joko Widodo yang kemudian menyebar di media sosial.

"Bahkan data Bapak Jokowi bocor, jadi itu sebuah momentum yang nggak bisa kita tunda, harus kita dorong segera," kata Arie.

"Kita warga biasa niscaya bocor, orang pemimpin tertinggi saja bocor datanya," tambahnya.

Dalam gugatan itu, tim Periksa Data menuntut agar kasus kebocoran data tidak terus berulang. Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah membuat cetak biru pengelolaan data pribadi.

Hal ini seperti rencana penataan data pribadi yang mengatur mengenai lokasi penyimpanan data, tata cara menyimpan dan mengakses, bagaimana mengolah data sehingga bagaimana data dihanguskan.

"Sampai di belakang bicara data center. Nah itu harus nasional," jelasnya.

Lihat Juga : Kominfo-BSSN Akan Dibawa ke PTUN, Proses Masuk Tahap Internal

Sebelumnya, sebanyak 229 juta data penggunaBPJSKesehatan diduga bocor dan dijual di pasar gelap online pada pertengahan Mei lalu.

Salah satu akun di pasar gelap itu memberikan 1 juta data sampel secara gratis untuk diuji dari 279 juta data yang tersedia. Bahkan, akun itu menyebut ada 20 juta data foto pribadi di dalam data yang dimilikinya itu.

Pihak BPJSKesehatan memastikan isu kebocoran data kependudukan yang marak akhir-akhir ini tidak terkait dengan data peserta BPJS Kesehatan.