Ahli Prediksi Data Pemerintah Masih Berpotensi Bocor

Pengamat Teknologi Informasi dan media sosial, Kun Arief Cahyantoro, menilai potensi kebocoran data sensitif tertinggi berada pada tingkat kementerian, lembaga ataupun badan milik pemerintah yang mengelola data pribadi.

"Sama seperti insiden-insiden kebocoran data yang lalu, kementerian, lembaga, badan, dan BUMN yang memiliki potensi tertinggi adalah kementerian, lembaga, badan dan BUMN yang mengelola data pribadi," ujar Kun kepada CNNIndonesia.com lewat pesan teks.

Lebih lanjut Kun menjelaskan potensi kebocoran data itu muncul karena sistem di lembaga pemerintahan sangat kurang memperhatikan ketahanan siber. Dia menilai pihak-pihak yang berwenang terkait keamanan siber saat ini masih belum menyentuh 'wilayah teknis' ancaman atau serangan siber.

Umumnya pihak tersebut masih sibuk mengurusi masalah tata kelola dan administrasi.

Lihat Juga : Pengamat: Pemerintah Wajib Lindungi dan Rahasiakan NIK

Akibatnya, kata Kun, pada saat terjadi insiden kebocoran siber bukan mencari solusi dan malah berkutat pada pencarian sisi salah benar atau valid tidaknya temuan kebocoran data tersebut.

Kun menilai saat ini belum ada lembaga atau organisasi yang memiliki kemampuan teknis untuk memonitoring keamanan siber setiap saat terhadap seluruh sistem TI milik pemerintah.

Dia menilai saat ini sistem keamanan siber di setiap lembaga maupun kementerian diserahkan kepada instansi masing-masing. Padahal seharusnya fokus instansi tersebut memiliki fungsi masing-masing, bukan untuk mengamankan sistem TI.

"Belum adanya organisasi atau lembaga yang memiliki kemampuan teknis untuk memonitoring keamanan siber setiap saat terhadap seluruh sistem IT milik pemerintahan," ujar Kun.

"Keamanan siber dari sistem IT di kementerian dan lembaga diserahkan kepada masing-masing [instansi] padahal fokus bisnis atau kerja dari masing-masing lembaga pemerintahan tersebut bukan di IT," sambung Kun.