LSM Ungkap Pemerintah-BUMN Saling Lempar Soal Data Bocor

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyatakan kecewa dengan sikap pemerintah yang seolah saling lempar terkait kasus dugaan kebocoran data masyarakat.

"ELSAM sempat melakukan diskusi dan mengundang dari BUMN yang mengurus PeduliLindungi, namun responnya adalah, 'oh lebih baik ini ke Kominfo saja karena dia yang mengurus ini.' Namun saat kontak ke Kominfo responnya adalah, 'sepertinya ini akan lebih relevan kalau ke BUMN tadi'," ucap perwakilan ELSAM, Shevierra Danmadiyah, pada diskusi publik bertajuk Keamanan Data Surveilans Digital untuk Kesehatan Masyarakat.

"Ada keragu-raguan dari masing-masing stakeholder untuk melakukan tanggung jawabnya," tambah Shevierra.

Kasus dugaan kebocoran data masyarakat kembali mencuat setelah peneliti dari luar negeri mengungkap ada celah keamanan pada sistem aplikasi eHAC yang dikelola Kementerian Kesehatan. Aplikasi itu saat ini sudah digabung dengan PeduliLindungi.

Lihat Juga : Pakar Sebut Peretasan Marak Karena Data Bisa Dijual

Saling lempar tanggung jawab antar lembaga pemerintah seperti ini juga sempat terjadi pada saat kebocoran data vaksin Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Pada kasus tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, meminta agar dugaan kebocoran data vaksin Jokowi ditanyakan ke Kementerian Kesehatan. Menurut Jhonny, data sertifikat vaksin di Kominfo saat ini dalam kondisi aman.

Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Alexander K. Ginting, menduga ada tiga kemungkinan data vaksin orang nomor satu RI viral di media sosial.

Pertama, penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), peladen (server) diretas atau memang ada kemungkinan kelalaian pengelola.

Dia pun meminta agar dugaan kebocoran data tersebut ditanyakan langsung ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lihat Juga : ANALISIS Melempem Sistem dan Hukum RI di Tangan Peretas

Ketua Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, lantas menyorot kebocoran data itu terjadi akibat kelalaian sejumlah lembaga negara atau kementerian yang tidak mampu mengamankan data akibat keterbatasan sumber daya manusia. Dia mengatakan karena hal itu banyak lembaga negara dan kementerian mengambil jalan pintas dengan menggaet pihak swasta buat menjadi pengelola data.

Jalan pintas yang diambil itu, kata dia, membuat data-data yang dimiliki Kementerian/lembaga menjadi tak aman untuk dikelola dengan baik.