Celoteh Warganet Usai Megawati Sah Jadi Dewan Pengarah BRIN

Netizen membanjiri jagat maya usai Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum, Megawati Sukarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Rabu (13/10) siang.

Nama Megawati Soekarnoputri diangkat salah satu Dewan Pengarah BRIN bersama 9 nama lain. Pengangkatan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 yang menyebut BRIN memiliki unit bernama Dewan Pengarah. Pasal 7 ayat (2) perpres itu mengatur Ketua Dewan Pengarah BRIN dirangkap oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga melantik Megawati sebagai dewan pengarah di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila(BPIP) pada 2018.

Rangkap jabatan ini pun menggelitik komentar netizen. Beberapa warganet mengkritik soal rangkap jabatan dan terkesan politis.

"Hari Ini, Jokowi Akan Lantik Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN. Kesan saya BRIN dengan BPIP itu sepertinya saling terkait terkesan politis, begitu ya. Apakah BRIN itu bukannya lembaga riset independen yg "ilmiah" demi perkembangan IPTEK," tulis seorang netizen.

Meski demikian, sebagian netizen lain memberikan ucapan selamat atas pengangkatan Megawati seperti diungkap akun @mnvtrshkp.

"Selamat Bu Megawati menjadi dewan pengarah BRIN, yg namanya jd sumber inspirasi ibu bapak saya utk ksih nama ke saya sewaktu lahir. Bravo bravo," ujarnya, Rabu (13/10) siang.

[Gambas:Twitter]

Lihat Juga : Jokowi Resmi Lantik Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN

Namun demikian ada warganet yang merasa kasihan kepada para peneliti yang ada di bawah naungan BRIN, jika Megawati menjadi Dewan Pengarah.

"LIPI ada di dalam BRIN. Megawati jadi pengarahnya, kasian para peneliti," tutur warganet lain.

Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, mengatakan lembaga yang dia pimpin membutuhkan dukungan politik dalam koordinasi lintas kementerian.

Menurut Laksana di seluruh lembaga-lembaga memang seharusnya memiliki dewan. Menurut dia posisi itu diperlukan buat mempermudah koordinasi antarlembaga negara dan kementerian, sehingga butuh adanya dukungan politik.

"Lembaga-lembaga yang begitu emang ya standarnya begitu. Supaya ada koordinasi untuk mempermudah koordinasi karena enggak mudah melakukan koordinasi. [Butuh sokongan politik] karena di mana-mana juga begitu," pungkasnya, saat dihubungi CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu (23/9).