Peretas Judi Online Beraksi Lagi, Susupi Situs Pemda-Polisi

Pratama menyebut para peretas sengaja mengincar situs pemerintah untuk menyebar tautan

"Peretas memanfaatkan situs pemerintah karena bisa menaikkan rating iklan judi online yang sehari - harinya sering dibuka oleh masyarakat umum entah itu untuk mencari suatu informasi atau pelayanan publik," jelas Pratama.

Dijelaskan Pratama, akar permasalahannya memang karena masih banyaknya kerentanan di website pemerintah. Walaupun di beberapa pemerintahan daerah sudah ada CSIRT namun kadang mereka merespon ketika insidennya keliatan dan ketauan.

"Perlunya disini kegiatan secara aktif mencari ancaman yang ada di sistem atau biasa disebut threat hunting, bahkan jika resource mencukupi dapat melakukan cyber threat intellijen. Yang dimana salah satunya ada unit yang secara aktif mencari informasi ancaman terkait organisasi ke luar. Contohnya dengan bergabung ke forum-forum underground, maupun mengikuti security forum," terangnya.

Ditambahkan Pratama bahwa saat ini serangan siber itu sudah tidak bisa dilihat hanya dari technical aspeknya saja. Tapi juga harus mampu memetakan, misalkan isu yang trending yang sedang terjadi contohnya musim pemilu atau sedang ada tender tertentu maka harus berupaya untuk mampu memetakan motif dibelakang suatu serangan. Karena motifnya selalu dinamis, bisa berbeda-beda.

"Perlu dilakukan deep vulnerable assessment terhadap sistem yang dimiliki. Serta melakukan penetration test secara berkala untuk mengecek kerentanan sistem informasi dan jaringan. Lalu gunakan teknologi Honeypot dimana ketika terjadi serangan maka hacker akan terperangkap pada sistem honeypot ini, sehingga tidak bisa melakukan serangan ke server yang sebenarnya," terang Pratama.

Lihat Juga : DPR soal Kementerian-BIN Dibobol Hacker:Kominfo Macan Ompong

Ditambahkan olehnya, perlu juga memasang sensor cyber threads intelligent untuk mendeteksi malware atau paket berbahaya yang akan menyerang ke sistem. Lalu terakhir dan paling penting membuat tata kelola pengamanan siber yang baik dan mengimplementasikan standar - standar keamanan informasi yang sudah ada.

"Masih banyak website pemerintah maupun perguruan tinggi yang belum diperbaiki. dan masih menampilkan iklan judi beberapa domain tersebut. Kita lihat bahwa situs web perguruan tinggi yang menjadi sasaran utama dari peretasan untuk dijadikan situs judi online," terangnya.

Ditambahkan Pratama, Maka perlu segera disahkannya UU PDP, yang isinya tegas dan ketat seperti di Uni Eropa. Pasalnya, ini menjadi faktor utama terkait dengan banyaknya peretasan besar di Tanah Air. Dan juga karena berkaitan dengan kewajiban proses audit terhadap pengelola data yaitu para penyelenggara sistem transaksi elektronik (PSTE), termasuk instansi milik pemerintah yang akan mewajibkan pengelola data untuk menerapkan sistem pencegahan kebocoran data.