Lebih lanjut ia menjelaskan ada pula pihak yang terbilang populer di media sosial atau disebut influencer.
Ward mengatakan influencer itu bukan merupakan anggota yang terorganisir, namun ia menemukan indiksi bahwa pasukan siber sering menggunakan popularitas influencer untuk mendukung salah satu calon politik, hingga kebijakan pemerintah.
Ia mengatakan influencer kerap dilibatkan dalam penyebaran isu, lantaran mendapatkan uang untuk mendukung salah satu calon politik, hingga kebijakan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Influencer sering dapat uang untuk mendukung salah satu calon atau kebijakan pemerintah," tuturnya.
Di samping itu, Direktur Center Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto mengatakan berdasarkan informasi yng dihimpun dari 78 buzzer, mengungkap ada sebagian pendengung yang mengungkap besaran pendapatan.
"Jadi tidak semua mau menyebutkan angkanya. Jadi ada pendengung di sana perkiraanya 50-100 per akun Rp2-7 juta," ujar Wijayanto saat diskusi Pasukan Siber, Manipulasi Opini Publik dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia, Senin (1/11), di Jakarta.
Kemudian, Wijayanto mengatakan pada posisi koordinator mendapatkan pendapatan Rp5 sampai Rp15 juta per proyek penyebaran isu.
Sedangkn influencer bisa mendapat penghasilan hingga Rp20 juta, hingga mendapat posisi politis, seperti komisaris perusahaan atau mendapatkan proyek dari pemerintah.
"Koordinator 200 per akun 5-15 juta per projek. Influencer 20 juta, lalu mendapat posisi politis seperti komisaris misalnya, atau mendapatkan project dari pemerintah," tutup Wijayanto.
(can/fjr)