Pecat 5 Staf karena Kritik Elon Musk, Space X Diduga Langgar Hukum

SpaceX melakukan pemecatan pada lima orang stafnya karena menulis surat kritik untuk bos mereka, Elon Musk. Pemecatan yang dilakukan perusahaan penerbangan antariksa ini diduga melanggar hukum.

Menurut pengacara buruh, apa yang dilakukan SpaceX kemungkinan melanggar Undang-undang pekerja Amerika Serikat (AS).

Karyawan yang dipecat juga dapat mendekati Dewan Hubungan Tenaga Kerja Nasional (NLRB) untuk menuntut SpaceX.

"Agar tercakup, suatu tindakan harus dilakukan bersama (tentu saja terjadi di sini) dan itu harus berhubungan dengan kondisi kerja," Charlotte Garden, seorang profesor hukum di Universitas Seattle, seperti dikutip dalam laporan pada Jumat malam.

Dilansir Economic Times, pada Kamis (17/6), SpaceX memecat karyawan yang menulis surat terbuka terhadap perilaku Musk di Twitter, menyebutnya sebagai sumber gangguan dan rasa malu bagi mereka.

Sebagai CEO dan juru bicara kami yang paling terkemuka, Elon dipandang sebagai wajah SpaceX, setiap Tweet yang dikirim Elon adalah pernyataan publik de facto oleh perusahaan.

Sangat penting untuk menjelaskan kepada tim kami dan kepada kumpulan karyawan potensial kami bahwa kata-katanya tidak mencerminkan pekerjaan kami, misi kami, atau nilai-nilai kami," tulis karyawan SpaceX.

Menurut laporan, gugatan atas pemecatan ini berhasil dan SpaceX dipaksa untuk mempekerjakan kembali karyawan yang dipecat disertai dengan pembayaran kembali.

Lebih lanjut, Badan Komunikasi Pekerja Amerika (CWA) telah menganggap serius pemecatan yang dilakukan SpaceX.

"Elon Musk mengatakan dia berkomitmen untuk kebebasan berbicara - kecuali ketika karyawannya menggunakan hak mereka yang dilindungi secara hukum untuk berbicara tentang kondisi kerja mereka," kata CWA dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip The Verge.

Presiden SpaceX Gwynne Shotwell bahkan mengkritik surat terbuka itu sebagai "aktivisme yang melampaui batas".

"Surat, ajakan, dan proses umum membuat karyawan merasa tidak nyaman, terintimidasi dan diintimidasi, dan/atau marah karena surat itu menekan mereka untuk menandatangani sesuatu yang tidak mencerminkan pandangan mereka," tulis Shotwell.

"Kami memiliki terlalu banyak pekerjaan penting untuk diselesaikan dan tidak perlu aktivisme yang berlebihan seperti ini," tambahnya.

Kebebasan Berbicara

Elon Musk sebelumnya mengklaim mendukung kebebasan berbicara. Miliarder berusia 50 tahun itu menyatakannya saat hendak mengakuisisi Twitter.

Ia ingin, platform media sosial itu menjadi tempat yang aman untuk berbicara. "Saya pikir sangat penting Twitter bisa menjadi arena inklusif untuk kebebasan berpendapat," ujarnya, beberapa waktu lalu.

"Kebebasan berpendapat merupakan fondasi dari fungsi-fungsi demokrasi, dan Twitter adalah pusat kota digital semua hal penting dari masa depan umat manusia diperdebatkan," tuturnya.

Karena itu pula, Musk sempat mewacanakan menghidupkan kembali akun-akun yang dimatikan Twitter. Salah satunya adalah akun mantan Presiden AS, Donald Trump.