5 Drama PSE Kominfo, Judi Online Hingga Aplikasi Anak Bangsa

CNN Indonesia

Sabtu, 06 Agu 2022 06:31 WIB

Selama penerapan kebijakan PSE Kominfo, sejumlah drama tersaji berupa keunikan proses, ikonsistensi, sekaligus kontradiksi. Apa saja? — Ilustrasi. Penerapan kebijakan pemblokiran PSE menhadirkan sejumlah 'keunikan'. (Foto: Trellix)

Jakarta, CNN Indonesia --

Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Kementerian Komunikasi dan Informatika menyajikan sejumlah keunikan dan drama, mulai dari soal judi online hingga pajak. Yang jelas, ada nuansa inkonsistensi di dalamnya.

Kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat itu sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat. Kementerian awalnya menetapkan tenggat awal pendaftaran pada 21 Juli.

Warga sempat dibuat deg-degan dengan ancaman blokir terhadap platform 'sejuta umat' seperti WhatsApp hingga Gmail.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga :

ANALISIS

PSE Kominfo Buat Kepentingan Siapa?

Usai tenggat pertama terlewati, Kominfo memberi masa teguran lima hari kerja sebelum melakukan pemutusan akses alias pemblokiran, yakni pada 29 Juli.

Tak mendaftar atau tak bisa dikontak hingga tenggat kedua, PayPal, Yahoo!, Steam, DoTA, CS Go, Origin.com, dan Epic Games diblokir. Pengguna berteriak #BlokirKominfo. Sejumlah platform dipulihkan kembali, sementara dan tetap, karena desakan publik dan terpenuhinya syarat pendaftaran meski telat.

Untuk lebih lengkapnya, berikut rincian drama-drama PSE Kominfo:

Judi online atau bukan?

Usai pemblokiran beberapa platform penting, warganet membandingkan platform yang penting bagi nafkah warga, seperti PayPal dan DoTA 2, dengan pembiaran sejumlah situs judi online.

Lihat Juga :

Dirjen Aptika Kominfo: Domino QiuQiu itu Permainan, Bukan Judi

Minggu (31/7), pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat pun menuding "Kominfo terlihat tidak profesional. Hal ini terlihat dari tidak blokirnya layanan judi online", seperti Topfun, Domino Qiu Qiu, dan situs slot.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan membantah. Ia menyebut Domino QiuQiu bukanlah situs judi.

"Domino QiuQiu itu permainan dan bukan judi. Silakan di-download dan nanti bisa terlihat kalau itu bisa dimainkan tanpa menggunakan uang kalau kita piawai menggunakannya," ujar dia, dalam konferensi pers virtual, Minggu (31/7).

Serangan netizen menguat. Menkominfo Johnny G Plate berdalih pihaknya tidak bisa menghentikan masyarakat untuk membuat platform judi online.

Lihat Juga :

Kominfo Blokir 15 Aplikasi PSE Judi Online, Termasuk Domino Qiu Qiu

"Saya tidak bisa setop masyarakat untuk buat, untuk memulai yang baru. Tapi yang sudah ada saya setop. Ini kan kejar-kejaran," ujarnya di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (1/8) malam.

Keesokan harinya, Selasa (2/8), di Istana Kepresidenan Jakarta, ia mengaku sudah memblokir setengah juta akun judi.

Pada hari yang sama, Kominfo mengeluarkan siaran pers soal pemblokiran 534.183 konten perjudian online ilegal serta 15 Sistem Elektronik (SE) yang diselenggarakan oleh 6 PSE yang diduga memfasilitasi judi online.

"Kami telah melakukan pemutusan akses terhadap 15 sistem elektronik yang mengandung unsur perjudian pada hari Selasa 2 Agustus 2022," aku Johnny, dalam keterangan resmi itu.

Daftar blokirnya termasuk tiga jenis platform yang diungkap Achmad, yakni Domino Qiu Qiu, Topfun, Pop Domino, MVP Domino, Pop Poker, Let's Domino Gaple QiuQiu Poker Game Online, Steve Domino QiuQiu Poker Slots Game Online;

Higgs Slot Domino Gaple QiuQiu, Ludo Dream, Domino QiuQiu 99 Boyaa QQ KIU, Domino Gaple Boya QiuQiu Capsa, Poker Texas Boyaa, Poker Pro.id, Pop Big2, dan Pop Gaple.

Blokir pemungut pajak

Dua PSE yang diblokir Kominfo, Valve Corp. (induk Steam-DoTA) dan Epic Games, adalah bagian dari ratusan perusahaan digital yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen dari penggunanya.

Lihat Juga :

DJP Ajak Ngobrol Kominfo soal Pemungut Pajak Tak Daftar PSE Diblokir

Warganet pun menduga tak ada komunikasi di internal pemerintah dalam kasus ini.

"Kemarin saya baru dengar, jadi saya ingin ngobrol dengan teman-teman Kominfo, mudah-mudahan kita tidak terganggu penerimaannya," kata Dirjen Pajak Suryo Utomo, Selasa (2/8).

Kominfo sendiri belum merespons soal pemblokiran 'petugas pajak' tersebut.

Aplikasi lokal hingga eksistensi Google di halaman berikutnya...

Aplikasi 'anak bangsa'

Semuel mengaku pihaknya tak ragu untuk memblokir aplikasi asing yang enggan mendaftar PSE. Pasalnya, kata dia, "anak bangsa" sudah mampu membuatnya.

"Begitu mereka (PSE asing) enggak ada, banyak juga anak bangsa yang bisa membangunnya kok," kata Semuel, Selasa (19/7) "Bukan hal yang susah kok".

Pada akhir Juli, Semuel juga mengaku mendorong developer untuk mengembangkan game-game lokal lewat program-program Kominfo.

Di awal Agustus, dalam sebuah kanal YouTube, Menkominfo juga mengaku sudah memanggil "tim" di awal masa jabatannya untuk membangun search engine bernama Gatotkaca.

Lihat Juga :

Viral Video App 'Anak Bangsa' PSE Kominfo, Warganet Sindir Kesiapan

Ragam kritik pun mengemuka dari warganet, terutama soal kesiapan infrastruktur.

Pakar Informasi dan Teknologi Institut Teknologi Bandung (ITB) Budi Rahardjo menyebut perkembangan aplikasi anak bangsa terhambat oleh, pertama, modal.

"Ini terkait dengan ketersediaan modal ventura, dll," kata dia, Rabu (20/7).

Kedua, model bisnis. Budi mengatakan menjamin kelangsungan platform gratis seperti Gmail tak mudah tanpa dukungan model bisnis yang tepat.

"Apakah mampu membuat aplikasi yang reliable? Secara teknis, ya. Tinggal masalahnya adalah model bisnis yang membuat layanan tersebut bertahan lama," tutur Budi.

"Masalahnya itu ya, udah biaya operasionalnya mahal, harganya murah atau gratis. Nah, itu kita tidak punya model bisnis yang berhasil," lanjutnya.

Lihat Juga :

Pakar Sebut 2 Hal yang Hambat Aplikasi Lokal Indonesia Berkembang

Di mana Google?

Raksasa teknologi Google tak juga tampak dalam daftar di laman Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Asing hingga berita ini terbit. Meskipun, kedua pihak sudah sama-sama mengakui pendaftaran itu.

Kominfo lebih dulu mengaku soal terdaftarnya Google. "Kita barusan dapet kabar, Google itu mendaftarkan empat lagi tambahan selain kemarin (Rabu, 20/7) mendaftarkan Cloud dan Ads-nya, sekarang mereka mendaftarkan YouTube, Search Engine, dan Play Store, dan Google Maps," ungkap Semuel, dalam konferensi pers virtual dari Labuan Bajo, NTT, Kamis (21/7).

Keesokan harinya, Google membenarkan pendaftaran itu. "Betul, PT Google Indonesia dan PT Google Cloud Indonesia sudah berstatus terdaftar," demikian keterangan dari perwakilan Google, Jumat (22/7).

Pada Jumat (29/7), Semuel mengaku sempat mengumpulkan sejumlah raksasa teknologi di Labuan Bajo, NTT, untuk "memberikan asistensi kalau butuh bantuan" pendaftaran PSE Kominfo.

Lihat Juga :

Google dan Google Cloud Sudah Terdaftar di PSE Kominfo

"Pertemuan itu kita kasih batas waktunya dan kita berikan link dan permasalahannya, kita , agar mereka mendaftar," kata Semuel di Jakarta.

Saat itu, pihaknya bertemu dengan sejumlah platform besar, termasuk Google, Facebook, dan TikTok.

Kok tak langsung blokir?

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pendaftaran PSE paling lambat pada 20 Juli 2022.

"Saya enggak peduli apa pun nama PSE-nya, selama dia enggak daftar, wajib untuk diblokir," cetus dia, di Jakarta, Selasa (28/6).

Sehari sebelumnya, Semuel mengaku tak risau dengan dampak ekonomi jika platform-platform besar diblokir.

[Gambas:Infografis CNN]

"Kalau mereka tidak mematuhi gimana? Ruginya lebih besar lagi, kedaulatan, enggak dianggep negara ini. Ngapain kan? Ekonomi bisa kita bangun, tapi dia aja enggak nganggep kok aturan kita," cetus dia, saat konferensi pers di kantor Kominfo di Jakarta, Senin (27/6).

"Mereka kan seolah enggak nganggep aturan ini ada. Itu menyakitkan buat saya, dan mungkin seluruh masyarakat indonesia," imbuhnya.

Kurang dari sebulan kemudian, Kominfo menyebut bakal menerapkan tiga tahapan sanksi terhadap PSE yang belum mendaftar sebelum memblokirnya.

"Begitu tanggal 21 Juli sudah mulai proses review. Saat ini kami juga sudah mulai mendata, tinggal nanti dilihat apakah diberi teguran dulu, sanksi denda, atau diblokir," kata Semuel, di Jakarta, Selasa (19/7).

Sebenarnya bagaimana aturannya? Pasal 7 ayat (1) Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat menjelaskan kategori perusahaan yang bisa dikenakan sanksi, salah satunya yang "tidak melakukan pendaftaran".

Lihat Juga :

DoTA 2 Diduga Diblokir Terkait PSE, Gamers Ucap 'Keren' Kominfo

Apa sanksinya? Pasal 7 ayat (2) Permenkominfo ini jelas menyebut bahwa "Menteri memberikan sanksi administratif berupa Pemutusan Akses" terhadap PSE Lingkup Privat yang tidak mendaftar. Meski begitu, aturan ini memberi ruang pembukaan blokir. Syaratnya, mendaftar PSE.

Usai tenggat kedua, 29 Juli, sejumlah platform memang diblokir. Hal itu memicu keramaian kritik dari warganet dan para aktivis. Kominfo pun membuka sementara, misalnya, PayPal, dalam tempo lima hari (yang mekanismenya tak ada dalam aturan PSE Lingkup Privat).

Selain itu, Yahoo! hingga DoTA dibuka sementara karena akhirnya terjalin komunikasi usai dibantu via Kedubes AS. Kominfo melunak?

[Gambas:Video CNN]