ANALISIS

PSE Kominfo Buat Kepentingan Siapa?

CNN Indonesia
Kamis, 04 Agu 2022 07:00 WIB
Aturan PSE dinilai merugikan banyak warga pengguna platform digital. Pertanyaan pun mengemuka; aturan ini untuk kepentingan siapa sebenarnya? Salah satu pekerja kreatif mendemo Kominfo lantaran sempat kehilangan mata pencaharian akibat pemblokiran PayPal oleh Kominfo via aturan PSE. (Foto: CNN Indonesia/Loamy Noprizal)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dinilai terburu-buru, yang diduga terkait pengendalian konten. Sementara, aturannya rentan berubah karena cuma berdasarkan peraturan menteri.

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat. Kementerian pun menetapkan tenggat awal pendaftaran pada 21 Juli.

Pelaksanaannya bak drama; publik sempat dibuat deg-degan dengan ancaman blokir terhadap platform 'sejuta umat' seperti WhatsApp, Facebook, hingga Gmail. Untungnya, pendaftaran dan komunikasi dilakukan di detik akhir. Terlebih, Kominfo menerapkan surat teguran dengan tempo 5 hari kerja.

Tenggat kedua, 29 Juli, pun terlewati. Tak terdaftar dan tak bisa dikontak hingga tenggat, PayPal, Yahoo!, Steam, DoTA, CS Go, Origin.com, dan epicGames kena blokir.

Warganet pun mengamuk lewat #BlokirKominfo, yang sempat memuncaki trending topic Twitter, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan PSE. Netizen juga menyindir pembiaran situs judi online, yang bahkan daftar PSE, sementara platform berguna malah diblokir.

Salah satu pejabat Kominfo sempat menyebut platform pendaftar PSE tertentu yang dituding netizen bukan judi online. Namun, itu kemudian dibantah sendiri oleh Menkominfo Johnny G Plate lewat pemblokiran beberapa situs judi.

Ruby Alamsyah, CEO Digital Forensic Indonesia, menilai penerapan aturan ini terlalu cepat, bahkan sebelum Undang-Undang Perlindungan Data Pengguna (UU PDP) disahkan.

"Dengan tidak ada UU PDP terkesan aturan ini tuh sedikit mendahului dan terlihat urgensinya untuk hal lain," ujar dia, lewat sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/8) dari San Fransisco, AS.

Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPR menargetkan pengesahan RUU PDP pada Agustus ini. Pembahasannya kini masuk tahap sinkronisasi usai rampungnya pembahasan semua daftar inventarisasi masalah (DIM).

Salah satu yang sudah disepakati adalah Badan Pengawas Data Pribadi langsung berada di bawah Presiden, bukan Kominfo atau lembaga lainnya.

Ruby melanjutkan regulasi ekosistem digital dan perlindungan data pribadi ini sebenarnya sudah lazim diterapkan di negara atau zona ekonomi lain, seperti di Uni Eropa. Namun, dasar aturannya adalah General Data Protection Regulation (GDPR), perundangan yang mengikat semua anggota Uni Eropa.

Menurutnya, GDPR memerinci soal sanksi, denda, dan detail informasi apabila PSE tak mematuhi aturan.

"Kalau kontrol di luar hal seperti ini diatur dalam sebuah undang-undang, salah satunya GDPR Uni Eropa. Pokoknya mengutamakan penggunanya di Eropa," tutur dia.

Sementara, PSE diatur oleh Peraturan Menteri, yang penerapannya "berpotensi goyah jika menteri itu diganti".

"Mustinya kalau ini serius sudah dibuat undang-undang. Padahal ini sebuah aturan yang bagus, musti dibahas komprehensif dan dibahas oleh semua stakeholder," ujar Ruby.

Kenapa penerapannya terkesan terburu-buru? Ruby menduga pemerintah ingin mengontrol informasi di media sosial.

"Pendaftaran-pendaftaran PSE itu baik itu secara administratif, informasi teknis, diharuskan mempunyai fitur pengaduan agar segera bisa take-down konten tertentu, baik melalui pemerintah atau pengguna, nah itu terkesan mau mengontrol konten, mau mengontrol internet, media sosial dan lain-lain," tuturnya.

Senada, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan aturan PSE ini berpotensi memicu sensor berlebihan oleh platform.

"Di satu sisi, moderasi konten yang lemah berisiko mengakibatkan beredarnya materi-materi berbahaya. Tetapi moderasi konten secara besar-besaran justru dapat berujung pada penyensoran yang berlebihan oleh platform akibat mandat yang diberikan oleh pemerintah," demikian dikutip dari siaran pers CIPS.

Menurut dia, Pemerintah mestinya menerapkan ragam pilihan sanksi sebagaimana yang lazim diterapkan di internal platform-platform user generated content (UGC) seperti Twitter, Facebook dan YouTube.

Contohnya, menurunkan peringkat (downranking), demonetisasi, menandai konten dengan keterangan penjelas, membatasi akses dengan tolak ukur usia, dan memberikan peringatan kepada pengguna tentang unggahan-unggahan yang berpotensi sensitif dan berbahaya.

Sementara, Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 hanya memberi "dua pilihan ekstrem, yaitu menghapus atau membiarkan konten yang dilaporkan".

Padahal, kata Pingkan, moderasi konten mestinya dipahami secara lebih luas sebagai tindakan yang membatasi penyebaran konten dan langkah-langkah yang bersifat mitigasi, bukan cuma penghapusan.

"Akibatnya, muncul risiko moderasi konten yang berlebihan yang tentu saja mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat," ujar Pingkan.

Selain itu, lanjut dia, juga terdapat "potensi pemusatan kekuatan pada pemerintah dengan adanya ketentuan mengenai wewenang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam hal pemutusan akses terhadap konten-konten digital". 

Masalah data pribadi di halaman berikutnya...

Data Pribadi Dinilai Terancam

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2 3
TOPIK TERKAIT
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER