Efek Wacana Super App, Ratusan Aplikasi Puskesmas Bakal Disunat

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengaku akan merampingkan aplikasi di lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) hingga menjadi satu atau dua app sejalan dengan wacana super app Kementerian Komunikasi dan Infromatika (Kominfo).

"Memang kita terlalu banyak aplikasi di pemerintahan. Memang semua kementerian diminta untuk merampingkan. Kominfo nanti akan memfasilitasikan antar kementerian. Di Puskesmas itu ada ratusan aplikasi, kita nanti buat satu atau dua saja," urai Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kepada wartawan di acara YouTube Health, Rabu (10/7).

Namun demikian, ia tak berkomentar soal nasib PeduliLindungi.

Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril, saat ditanya soal wacana aplikasi super atau super app besutan Kominfo, mengaku pihaknya fokus mengembangkan aplikasi ASIK.

"Saya enggak bisa komentar itu, nanti kita bicarain lagi untuk teknisnya, tapi Kemenkes punya program prioritasnya. Oh beda, tapi tetap jadi bagian lagi nantinya," ujar Mohammad.

Berarti Kemenkes kembangkan app lagi, Pak? "Betul mengembangkan (aplikasi lagi), nama aplikasinya ASIK, itu untuk petugas kesehatan," timpalnya.

Aplikasi ASIK merupakan aplikasi yang bertujuan membantu tenaga kesehatan, terutama di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T), dalam pencatatan imunisasi anak di Indonesia secara digital.

App yang diluncurkan pada awal 2022 itu sejauh ini baru tersedia di Android.

Meski demikian, Mohammad tak menampik bahwa aplikasi itu bisa termaktub sebagai salah satu fitur yang dikembangkan dalam aplikasi PeduliLindungi.

"PeduliLindungi itu untuk masyarakat, aplikasi ada yang khusus masyarakat, ada untuk petugas kesehatan," tuturnya.

"Nanti kita bicarain lagi untuk teknisnya," sambung dia.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate hendak merampingkan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang jumlahnya mencapai sekitar 24 ribu.

"Saat ini pemerintah menggunakan lebih dari 24.700 aplikasi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Untuk membuatnya lebih efisien dan memudahkan maka perlu disatukan," ujar dia, di Jakarta, Senin (8/8).

"Kita berpikir untuk melakukan satu model aplikasi yang menjangkau semuanya, atau yang dikenal super app," tuturnya.