Mungkinkah Bjorka Jadi Cambridge Analytica Versi Indonesia 2024?

Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan data-data yang dibocorkan Bjorka itu valid. Termasuk, data KPU dan registrasi SIM card.

"Enggak bisa dibantah. Kenapa? Udah jelas ada 1,5 miliar SIM card data valid. Data PLN valid, BPJS valid, data KPU valid," kata dia, kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/9).

Khusus data KPU, Pratama khawatir itu akan digunakan untuk kepentingan kampanye dan memanipulasi pilihan masyarakat secara objektif.

Dalam beberapa kasus, dia menerangkan, data-data pribadi akan mengetahui preferensi para pemilih mulai dari hobi, kesukaan, pekerjaan, hingga latar belakang keluarga. Ia pun merujuk pada kasus data Cambridge Analytica yang membantu Donald Trump pada 2016.

"Kalau orang tahu profil masyarakat, [data-data] itu di 2024 bisa jadi dijadikan kepentingan politik," kata Pratama, "Karena ada data pribadi yang bocor itu bisa dijadikan iklan politik yang isinya bujuk rayu."

Sementara itu, pengamat teknologi informasi dan media sosial Kun Arief Cahyantoro mengatakan data masyarakat yang bocor itu lebih memicu kegaduhan ketimbang pemenangan politik.

Ia mencontohkannya dengan kasus demo 212 yang memanfaatkan media sosial sebagai alat agitasi sejak dua tahun sebelum Pilpres 2019.

"Keberadaan medsos sebagai 'wilayah baru' untuk agitasi dan provokasi, sudah menjadi perhatian sejak saat itu. Salah satu bentuknya adalah 'keramaian' demo 212 dimana data di medsos menunjukkan para pencetusnya menggunakan medsos sbg 'alat provokasi'," ujarnya, kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/9).

"Sehingga, dengan pertanyaan: apakah data seperti itu (yang dibocorkan Bjorka) berpotensi menjadi pemenang pemilu? Menurut sata tidak. Tetapi yang muncul adalah 'keramaian', bahkan keramaian tersebut cenderung bersifat kejahatan yaitu 'bencana masif doxing'," urai Kun.