TikTok diduga 'nguping' pengguna di Amerika Serikat (AS) lewat platformnya dan mengirimkan data tersebut ke China.
AS mengkhawatirkan kemungkinan data pengguna AS dapat dikirim TikTok ke pemerintah China dan digunakan untuk melemahkan kepentingan AS.
Namun berkat undang-undang keamanan nasional, negara itu bisa memaksa perusahaan yang berlokasi di sana untuk bekerja sama perihal permintaan data.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para pejabat AS sendiri telah menyatakan kekhawatiran China dapat menggunakan informasi pribadi orang Amerika untuk mengidentifikasi agen potensial atau target intelijen yang berguna, atau untuk menginformasikan kampanye yang salah atau disinformasi di AS.
Salah satu pejabat yang khawatir adalah Senator Rob Portman yang mempertanyakan komitmen TikTok untuk memutus aliran data ke China.
"Akankah TikTok berkomitmen untuk memutus semua aliran data dan data ke China, karyawan TikTok yang berbasis di China, karyawan ByteDance, atau pihak lain mana pun di China yang mungkin memiliki kemampuan untuk mengakses informasi tentang pengguna AS?" tanya Portman, seperti dikutip CNN.
TikTok sendiri diketahui tidak beroperasi di China meski memiliki kantor di China. TikTok juga merupakan anak perusahaan ByteDance yang pendirinya berasal dari China.
Awal kekhawatiran AS pada TikTok dimulai setelah sebuah laporan dari BuzzFeed News pada Juni. Laporan ini menyebut sebuah rekaman menunjukkan karyawan ByteDance dapat mengakses data pengguna AS.
Rekaman yang mengandung 14 pernyataan dari 9 karyawan TikTok tersebut menunjukkan bahwa teknisi di China mengakses data pengguna AS setidaknya pada periode September 2021 hingga Januari 2022.
Konten tersebut bervariasi mulai dari pertemuan kelompok kecil dengan para pemimpin dan konsultan perusahaan hingga presentasi semua tim.
Beberapa rekaman menggambarkan situasi di mana karyawan TikTok AS harus berkomunikasi dengan kolega mereka di China untuk menentukan bagaimana data pengguna AS digunakan. Hal ini dikarenakan staf TikTok AS tidak memiliki izin atau pengetahuan tentang cara mengakses data mereka sendiri.
Secara garis besar, rekaman-rekaman ini menunjukkan bahwa TikTok mungkin telah mengelabui anggota parlemen, penggunanya, dan publik dengan menyembunyikan fakta data yang disimpan di AS masih dapat diakses oleh karyawan di China.
Menanggapi laporan tersebut, TikTok mengirim surat ke parlemen AS yang menyebutkan TikTok mengakui adanya kemampuan akses bagi sejumlah orang yang berbasis di China untuk mengakses data pengguna AS. Namun TikTok menggarisbawahi bahwa tim keamanan sibernya yang berbasis di AS melakukan kontrol pada askes tersebut.
Chief Operating Officer TikTok Vanessa Pappas kemudian menyebut bahwa meski karyawannya di China bisa mengakses data-data pengguna di AS, TikTok tidak akan dengan sengaja memberikan data tersebut ke pemerintah China.
Selain itu, Pappas juga membantah perusahaannya dipengaruhi oleh pemerintah China.
Meski demikian, Pappas tidak mengatakan apakah ByteDance akan menjaga data pengguna AS dari pemerintah China atau apakah ByteDance dapat dipengaruhi oleh pemerintah China.
(lom/arh)