Netizen Sindir Efek Bjorka: Bagus, Bantu Kinerja Legislatif-Eksekutif

CNN Indonesia
Rabu, 28 Sep 2022 18:30 WIB
Netizen menyinggung hilangnya Bjorka yang sudah berlangsung lebih dari satu pekan dan mengaitkannya dengan peningkatan anggaran BSSN serta pengesahan UU PDP. Bjorka kini sudah menghilang lebih dari sepekan setelah menghebohkan Tanah Air. (Foto: Tangkapan layar twitter @bjorkanesian)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah warganet bergunjing soal hilangnya hacker Bjorka yang sudah lebih dari satu pekan sambil mengaitkannya dengan pengesahan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan kenaikan anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di channel Telegram Bjorkanism, ia terakhir memberikan unggahan pada Selasa (20/9). Pada utas di situs Breached.to pun terakhir terdeteksi pada Minggu (18/9).

Padahal, Bjorka mengaku segera menyiapkan kejutan saat ia terakhir menyampaikan pesan maraknya akun media sosial mengatasnamakan Bjorka "there will be a surprise soon (akan ada kejutan, segera)" tulis Bjorka.

Di tengah kevakuman Bjorka, RUU PDP disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (20/9). Selain itu, Komisi I DPR menyertujui peningkatan anggaran BSSN dalam Rapat Kerja, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/9).

Sejumlah warganet pun mempertanyakan keberadaan Bjorka dan mengaitkannya dengan dua kebijakan di atas.

"Apakah Bjorka buatan pemerintah? hmmmm," kicau akun @brobroboiii.

Selain itu ada pula warganet menyindir Bjorka memberi pengaruh positif terhadap kinerja DPR dan Pemerintah.

"Bagus donk, Min. Berarti Bjorka membantu kinerja Legislatif serta Eksekutif kita," ucap akun @2komaini_ahmad4.

Netizen lain menduga kemunculan Bjorka memang bertujuan untuk menambah anggaran pemerintah.

"Wkwkwk kan emang udah aneh tiba tiba muncul ngasih info-info engga berguna, ngasih info kasus yang baru kedaluarsa wkwk. Yang munculin bjorka juga pemrintah biar bisa nambah anggaran," tutur akun @noidhooman.

Ada pula warganet lain mempertanyakan apakah tim khusus yang dibentuk untuk investigasi peretasan ikut menghilang bersama Bjorka atau masih menjalankan tugasnya. "Tim pencari Bjorka ikut hilang, nggak?" kicau akun @kaghumieshaMu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pembentukan tim gabungan untuk merespons kasus kebocoran data akibat ulah hacker Bjorka dalam rapat koordinasi di Istana Kepresidenan, jakarta, Senin (12/9).

Bantahan dua pihak

Chairman lembaga riset siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengakui kasus kebocoran data yang disebabkan oleh Bjorka mempercepat pengesahan UU PDP.

"Menurut saya kegaduhan yang disebabkan oleh Bjorka ada sisi positif atau hikmahnya, yaitu membuat pemerintah merasa bahwa memang kebocoran data ini sudah semakin parah. Kebutuhan terhadap perlindungan data pribadi masyarakat ini sudah semakin urgent," kata dia, dikutip dari situsnya, Rabu (21/9).

Terkait dugaan keterkaitan dengan pengesahan UU PDP, Menko Polhukam Mahfud MD membantah hal itu.

"UU PDP ini kan sudah lama ditunggu. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan kebocoran data, karena ini jauh sebelum ribut-ribut soal Bjorka," ujarnya, di Surabaya, Rabu (21/9).

Bjorka juga sempat berkomentar bahwa kehadirannya di ruang digital dan 'mengacak-ngacak' data pemerintahan bukan sebagai pengalihan isu pembunuhan yang diotaki mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdy Sambo.

"Jika ada yang mengira saya di sini untuk mengalihkan kasus Sambo, saya bahkan tidak tahu siapa dia. tapi saya akan membantu untuk membuat @ListyoSigitP dengarkan desakanmu," tulisnya, Senin (12/9).

Masalah Bjorka juga diakui masih dibahas dalam rapat Komisi I DPR dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Senin (26/9).

"Iya, tadi Bjorka diomongin. Kita enggak tahu Bjorka itu ada di mana, tapi orang-orang seperti Bjorka itu banyak bukan cuma Bjorka aja," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Nurul Arifin.

[Gambas:Video CNN]

(can/lth)
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER